Scroll untuk baca artikel
DPRD Kota Samarinda

Peduli Penyelenggaraan Pendidikan di Samarinda, Damayanti Gelar Sosraperda

36
×

Peduli Penyelenggaraan Pendidikan di Samarinda, Damayanti Gelar Sosraperda

Sebarkan artikel ini
Ket: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti menggelar Sosperda di di Jalan AW Syahrani gang 3b RT 32 Kecamatan Samarinda Ulu Kecamatan Samarinda Ulu, pada Selasa (19/3/2024) siang.(Syahrul Mubarok/SELAJUR)

SELAJUR.COM, SAMARINDA – Pendidikan menjadi penopang Sumber Daya Manusia (SDM) paling penting di Kalimantan Timur (Kaltim). Terkhusus, Samarinda.

Hal tersebut merupakan peran Legislator Basuki Rahmat – sebutan DPRD Samarinda – memberi edukasi kepada masyarakat setempat. Pentingnya, pendidikan. Seperti yang ditunjukan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti.

Pihaknya, sukses menggelar Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiasi DPRD Samarinda Perda No 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pada Jumat (29/3/2024) siang.

Berlokasi di Jalan AW Syahrani gang 3b RT 32 Kecamatan Samarinda Ulu, dihadiri puluhan warga dari seluruh RT dan masyarakat sekitar.

Politisi asal partai PKB ini menjelaskan, pendidikan menjadi akar rumpun paling penting dalam tantanan masyarakat. Terlebih, peningkatan SDM yang memadai harus ditopang dengan adanya sistem pendidikan secara merata dan menyeluruh. Terutama, Samarinda.

“ada beberapa hal yang dibahas dan menjadi perhatian untuk dituangkan ke dalam Raperda tersebut. Karena sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini,” ungkap Wanita yang juga pernah berofesi sebagai Guru ini.

Ia menambahkan, kurangnya kebijakan mengenai sekolah inklusi di dalam perda ini. Karena seluruh sekolah inklusi tidak memiliki guru pendamping khusus. Padahal jumlah sekolah inklusi di Kota Samarinda sekitar 178 sekolah.

“Seperti program pendidikan, Sekolah Ramah Anak, kewenangan sekolah seperti SMA/SMK yang sudah menjadi kewenangan provinsi tetapi belum dicabut di perda tersebut. Selain itu ada berkaitan dengan PPDB karena di perda masih belum menyeluruh,” terangnya.

Ia mengusulkan Raperda revisi tersebut tidak menganaktirikan sekolah swasta. Khususnya mengenai insentif guru. 

“Perlu kita respon bersama keberadaan sekolah swasta. Beberapa kejadian soal insentif jumlah murid yang tidak sesuai, insentif guru swasta pun berkurang dan harus menjadi perhatian khusus. Sekolah swasta tidak menjadi anak tiri.”

BACA JUGA:  Komisi II DPRD Tanggapi SK Wali Kota Tentang Larangan BBM Ilegal

“Anak yg mereka didik merupakan anak kota Samarinda juga. Kita masukkan atau telaah Raperda kita revisi. Keberadaan sekolah swasta menjadi perhatian bersama, mereka tidak merasa diabaikan,” tandasnya.

[SET/RED/WAN]

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!