SELAJUR.COM, SAMARINDA – Selain mengevaluasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim juga menyoroti dua isu fundamental yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ besar bagi pemerintah provinsi: penanganan angka kemiskinan dan perbaikan kondisi infrastruktur yang mendesak.
Juru bicara fraksi, Nurhadi Saputra, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan mengenai kemiskinan di Kaltim. Angka kemiskinan di provinsi ini masih berada di 5,78 persen, yang berarti sekitar 221.340 jiwa penduduk provinsi ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih lanjut, enam kabupaten/kota tercatat memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi, dengan Mahakam Ulu mencapai 10,75%, Kutai Barat 9,56%, dan Kutai Kartanegara 7,28%. “Ini menjadi PR besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur,” kata Nurhadi, menekankan urgensi penanganan masalah ini.
Tak berhenti di situ, fraksi ini juga menyampaikan sebelas catatan penting kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, yang merupakan cerminan langsung dari aspirasi masyarakat yang terus-menerus disuarakan. Catatan-catatan tersebut mencakup berbagai sektor krusial:
- Normalisasi Sungai Sangatta menjadi prioritas untuk mengatasi masalah banjir yang kian meluas di wilayah tersebut.
- Pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur didesak guna mendukung sektor maritim dan ekonomi lokal.
- Ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan di Sangatta dan Sangkulirang juga menjadi perhatian, demi menjamin keberlangsungan mata pencarian mereka.
- Aspek kesehatan tak luput dari sorotan, dengan desakan pembangunan rumah sakit di wilayah utara seperti Wahau dan Berau, untuk pemerataan akses layanan kesehatan.
- Perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang, khususnya daerah Teluk Pandan, yang kerap menjadi keluhan masyarakat, juga masuk dalam daftar prioritas.
- Kelanjutan pembangunan Tol Samarinda–Bontang sebagai sambungan dari Tol Balikpapan–Samarinda, dinilai vital untuk konektivitas yang lebih baik antarwilayah.
- Peningkatan Jalan Mulawarman di Balikpapan, yang menjadi penghubung penting antara Bandara Sepinggan dan Pintu Tol Manggar, juga ditekankan.
- Perbaikan kualitas jalan Tol Balikpapan–Samarinda yang dilaporkan kian menurun menjadi perhatian serius.
- Solusi krisis air bersih di Balikpapan, yang selama ini hanya mengandalkan waduk tadah hujan, menjadi masalah mendesak yang harus segera diatasi.
- Ketersediaan SMA/SMK di Balikpapan yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP, memicu masalah daya tampung sekolah dan potensi putus sekolah.
- Terakhir, permasalahan banjir di Samarinda dan Balikpapan, yang selalu muncul tiap tahun dengan titik-titik baru dan belum terselesaikan secara tuntas, menjadi keluhan klasik yang butuh penanganan konkret.
“Kesebelas persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat yang disuarakan melalui kami,” tegas Nurhadi. “Kami berharap pemerintah lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah-masalah klasik ini.”
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]
