Scroll untuk baca artikel
Ragam

Anstisipasi Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu Samarinda Gelar Sosialisasi Partisipatif Serentak

54
×

Anstisipasi Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu Samarinda Gelar Sosialisasi Partisipatif Serentak

Sebarkan artikel ini
SOSIALISASI Partisipatif Bawaslu Kota Samarinda secara serentak 2024 digelar sukses. Di Ballroom Aston Samarinda, pada (1/8/2024) pagi.(Topan Setiawan/SELAJUR)

SELAJUR.COM, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda, sukses menggelar sosialisasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) dan LSM, di Grand Ballroom Hotel Aston Samarinda, pada (1/8/2024) pukul 09.00 Wita.

Dirangkai dengan Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) bertemakan “Membentuk Peran Aktif Publik Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024” ini, dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Samarinda, Abdul Muin.

Dihadiri Wali Kota Samarinda, Andi Harun diwakilkan Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa didampingi perwakilan dari Kesbangpol Samarinda.

Diketahui sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan itu. Diantaranya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Samarinda, LSM Mata Hati Peduli, Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ketua KPU Kota Samarinda, Abdul Muin, menyampaikan kegiatan tersebut, merupakan salah satu tujuan agar tidak monoton untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan penindakan pencegahan.

“Salah satunya adalah kegiatan ini, sosialisasi. Terkait bagaimana menyentuh terhadap partisipasi OKP dan LSM,” ucap Muin saat diwawancarai SELAJUR.com, usai sambutan acara.

Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa.(Topan Setiawan/SELAJUR)

Ia mengatakan, OKP dan LSM memiliki pengaruh penting terhadap proses pengawasan partisipatif dan aktif juga dalam pengawasan minimal di ruang lingkup organisasinya.

“Ketika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran dalam proses Pilkada, OKP dapat menyampaikan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti atau misalkan ada pendidikan politik di internal OKP dan LSM itu dilibatkan oleh Bawaslu tapi dalam proses pendidikan politik ataupun pencegahannya,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, sosialisasi ini bertujuan meminimalkan sengketa Pemilu yang berpotensi terjadi di tiap TPS.

BACA JUGA:  Noriko Ohara, Pengisi Suara Karakter Nobita di Anime Doraemon Meninggal Dunia

Menurutnya, saat Pilkada pada November 2024 mendatang, yang ada hanyalah timbul kesejukan, damai dan tak ada konflik saat Pilkada berlangsung.

“Apalagi misalnya adanya informasi yang tidak benar dari WhatsApp atau segala macamnya, kita bisa meminimalisir hal itu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam membentengi isu sara,” terangnya.

Bawaslu Samarinda berencana akan melakukan kerja sama kepada OKP dan LSM hingga beberapa Perguruan Tinggi di Samarinda dalam pengawasan pesta demokrasi.

“Jadi kami akan melakukan kerja sama ke beberapa OKP dan LSM bahkan sampai Perguruan Tinggi, dalam hal peningkatan pengawasan partisipatif. Sehingga proses pengawasan Pilkada bisa dilakukan bersama-sama Bawaslu,” ungkapnya.

“Dalam waktu dekat kita akan menyentuh kepada OKP dan LSM yang lain, yang akan ingin berkerjasama dengan kami dalam proses pengawasan partisipatif,” tuturnya.

Meski demikian, diakuinya ujaran kebencian dan isu sara masih minim di Kota Samarinda.

“Kalau kita melihat kultur Samarinda sebenarnya, agak minim ya soal itu karena kita melihat ini dari berbagai macam suku yang ada. Cuma memang jangan sampai adanya proses Pilkada, hal ini yang dapat merusak.

Karena banyaknya suku yang ada di Kota Balikpapan, kita meminimalisir itu supaya ormas menahan diri ketika ada persoalan isu sara nanti yang digemborkan. Misalkan dari pasangan calon atau tim kampanye yang lain,” akunya.

Begitu juga sosialisasi ini berkaitan dengan isu politik indentitas, yang digaungkan saat Pilkada nantinya.

“Iya bisa juga demikian, jadi jangan sampai ada politik identitas juga yang digaungkan nanti. Itu kita melarang hal itu,” tutupnya.

Sementara itu, Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa mengapresiasi gelaran yang dinisiasi oleh Bawaslu Kota Samarinda. Ia mengimbau agar saat pelaksanaan pengawasan berlangsung, dapat meminimalisir adanya bentuk kerusuhan dan pertikain antar sesama warga Samarinda.

BACA JUGA:  Sayuri, Penyanyi OST Anime Terkenal Meninggal di Usia 28 Tahun

“Dalam bentuk pencegahan kerawanan Pilkada 2024 ini, kami berharap agar dapat berjalan secara lancar dan profesional. Sehingga, kita bersama dapat menyakurkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk memilih pemimpin yang adil tanpa ada pengkotoman. Apalagi itu Money Politic,” tandasnya.

[SET/RED]

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *