SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan keberlanjutan anggaran daerah.
Melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterapkan secara hati-hati, Pemkab Kutim memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kinerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutim, Erwin, menegaskan, TPP bukan sekadar tunjangan tambahan, tetapi bentuk penghargaan atas kinerja dan integritas ASN.
“Tambahan penghasilan itu sifatnya stimulus, bukan hak tetap seperti gaji pokok. Kita sesuaikan dengan kemampuan daerah dan kontribusi pegawai terhadap pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih dari sekadar insentif finansial, Erwin menjelaskan, kebijakan ini adalah wujud tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola keuangan publik secara bijaksana. “Kalau total belanja pegawai melewati batas 30 persen APBD, otomatis daerah akan kesulitan membiayai program publik lainnya. Karena itu, semua harus dikontrol,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemberian TPP bukan hanya dihitung dari kehadiran semata, tetapi juga dari semangat melayani dan dampak nyata pekerjaan terhadap masyarakat. “ASN yang bekerja tulus dan berkontribusi besar tentu patut mendapat penghargaan lebih. Tapi kami pastikan semua berjalan proporsional,” jelasnya.
Dalam setiap evaluasi tahunan, Pemkab Kutim melibatkan Inspektorat dan tim teknis keuangan daerah untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan TPP, sekaligus memastikan transparansi penggunaan anggaran. Prinsipnya sederhana: motivasi kerja ASN harus tumbuh tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal.
Erwin menegaskan, keberhasilan birokrasi bukan diukur dari seberapa besar insentif yang diberikan, melainkan dari seberapa kuat pemerintah menjaga kepercayaan publik dalam mengelola uang rakyat.
“Kami ingin ASN bekerja bukan hanya karena tambahan penghasilan, tapi karena kesadaran bahwa setiap rupiah dari APBD adalah amanah rakyat,” katanya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi refleksi arah baru birokrasi Kutai Timur berprestasi tanpa boros, berintegritas tanpa pamrih.
Dengan semangat itu, Pemkab Kutim berupaya menumbuhkan budaya kerja yang tidak sekadar mengejar insentif, tetapi menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk membangun daerah dengan kejujuran dan efisiensi.
(adv/diskominfokutim/rs)
