SELAJUR.COM, SAMARINDA – Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim menyerukan pentingnya penyesuaian arah pembangunan Kalimantan Timur. Seruan ini mengemuka seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Menurut fraksi ini, visi pembangunan jangka panjang dan menengah Kaltim harus senantiasa seirama dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Penekanan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP–Demokrat, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim. Rapat tersebut digelar di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Selasa (17/6/2025). Agenda utama rapat adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terkait Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh wakilnya, Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Sebanyak 39 anggota dewan lainnya turut hadir, serta Gubernur Rudy Mas’ud yang mewakili Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP–Demokrat memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah APBD 2024 yang berhasil melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target Rp21,22 triliun. Namun, Nurhadi Saputra juga tak luput menyoroti adanya beberapa komponen pendapatan yang belum memenuhi target. Ia merinci, pajak daerah hanya terealisasi 99,76 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah dari sektor kelistrikan hanya mencapai 91,90 persen, dan pendapatan dari dana alokasi umum baru menyentuh 96,80 persen. “Yang paling memprihatinkan adalah pendapatan lain-lain yang hanya terealisasi 72,27 persen,” tegas Nurhadi, menunjukkan adanya celah yang perlu diperbaiki.
Tak hanya pendapatan, realisasi belanja daerah juga menjadi sorotan. Dari total anggaran Rp22,19 triliun, belanja daerah hanya terealisasi Rp20,46 triliun atau 92,19 persen. “Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Nurhadi, yang juga meminta penjelasan terkait 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari hasil pemeriksaan IHPPK, meskipun laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]
