SELAJUR.COM, SANGATTA – Menghadapi potensi turbulensi ekonomi nasional pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga ketahanan fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya membangun fondasi fiskal yang kuat melalui kolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Sudah, kita terus berkoordinasi. Saya perintahkan Bapak Negara untuk koordinasi sekda bagian keuangan, BPKAD untuk koordinasi terus dengan Kementerian Keuangan,” ujar Ardiansyah menegaskan arah kebijakan fiskal daerahnya.
Menurunya, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat tidak hanya bertujuan mengikuti kebijakan nasional, tetapi juga menjadi sarana advokasi fiskal daerah, agar kebutuhan Kutim tersampaikan dan terakomodasi dalam perumusan kebijakan makro. “Kita ingin Kutim bukan hanya penerima kebijakan, tapi bagian dari proses perumusan kebijakan fiskal yang relevan dengan kondisi daerah,” jelasnya.
Dirinya menyoroti pentingnya memperkuat struktur pendapatan lokal agar Kutim tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang rentan terhadap fluktuasi global. “Selama ini kita di DBH saja nih Pak, kira-kira untuk penguatan kita lepas dari pengurang itu,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkab Kutim mulai memetakan sektor-sektor potensial di luar tambang, seperti pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif sebagai sumber PAD baru. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang ingin mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam mentah.
Ia juga mengapresiasi kebijakan fiskal nasional yang dinilai semakin adaptif di bawah arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kalau dilihat dari komentar Menteri Keuangan yang baru ini luar biasa beliau untuk melihat dan menelaah apa yang terjadi di dunia,” katanya.
Ardiansyah memastikan, meski Kutim tengah menyesuaikan diri dengan dinamika fiskal nasional, sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tetap menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD 2026. “Kita pastikan sektor penting tetap aman. Jangan sampai efisiensi mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Dengan strategi koordinasi yang matang dan arah fiskal yang jelas, Pemkab Kutim menunjukkan kesiapan menghadapi perubahan global dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data. Upaya ini diharapkan menjadi pondasi bagi transformasi ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi di masa depan.
(adv/diskominfokutim/rs)
