SELAJUR.COM, SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan, pemerintah daerah kini tengah menata ulang budaya kerja birokrasi menuju sistem yang lebih profesional dan berbasis hasil.
Tegasnya peringatan terhadap sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang abai disiplin menjadi bukti komitmen Pemkab Kutim dalam memperkuat etos kerja aparatur.
Dalam arahannya, Ardiansyah menyampaikan pesan keras agar setiap pegawai tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur. “Jangan sekedar absen, pagi pulang,” ujarnya dengan nada menekankan.
Menurutnya, kedisiplinan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan cerminan tanggung jawab moral terhadap jabatan publik yang diemban. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena pegawai yang menggunakan waktu kerja untuk kegiatan tidak produktif. “Saya sering menyaksikan ini, nongkrong di ruangan sejam, nongkrong di kantinnya bisa lima jam,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan, aktivitas di luar ruangan dapat dibenarkan jika memang berkaitan dengan pekerjaan dan disertai bukti konkret. “Kalau di kantin itu memang sedang bekerja, tetapi harus ada bukti pekerjaan di kantin. Tapi juga jangan memanipulasi,” tegasnya.
Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah akan memberlakukan sistem reward and punishment yang jelas, termasuk sanksi berupa penurunan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi yang melanggar. “Saya sudah mendengar ada yang tidak kepingin diberi sanksi, tapi memang sesuai regulasi. Turunkan TPP-nya,” ujarnya.
Ardiansyah menilai, langkah disiplin ini bukan semata hukuman, tetapi bagian dari reformasi etika birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan berorientasi hasil. “Kita tidak ingin aparatur hanya sekadar hadir. Kita ingin aparatur yang memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas individu dalam birokrasi modern. Menurutnya, tanggung jawab pegawai tidak diukur dari lamanya berada di kantor, melainkan dari hasil kerja yang berdampak bagi pelayanan publik.
Langkah tegas Bupati Ardiansyah ini menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih disiplin dan kredibel. Dengan menegakkan standar kinerja yang tinggi, Pemkab Kutim berharap dapat melahirkan aparatur yang profesional, berdedikasi, dan benar-benar bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
(adv/diskominfokutim/rs)
