SELAJUR.COM, JAKARTA – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2025-2030, Mudyat Noor dan Abdul Waris Muin, resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025) siang di Istana Negara Jakarta. Usai pelantikan yang digelar secara serentak tersebut, keduanya menyampaikan komitmen terhadap prioritas kerja di awal kepemimpinan mereka.
Ditemui usai prosesi pelantikan, Mudyat Noor didampingi Abdul Waris Muin menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum awal bagi keduanya untuk mulai bekerja demi kemajuan Kabupaten PPU.
“Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan prosesi pelantikan secara serentak. Mungkin ini akan menjadi awal bagi kami berdua selaku bupati dan wakil bupati PPU untuk memulai bekerja,” ujar Mudyat Noor.
Mudyat menekankan bahwa salah satu fokus utama kepemimpinannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU. Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam lima tahun mendatang.
“Kedepannya yang menjadi prioritas utama kami adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten PPU,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang benar-benar berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat juga menjadi perhatian serius pasangan pemimpin ini. Mudyat menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di PPU akan menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Jadi dalam hal ini mungkin kita lebih fokus bagaimana pengembangan sumber daya masyarakat yang ada di PPU sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di daerah,” imbuhnya.
Meskipun pembangunan di Kabupaten PPU dinilai telah berjalan dengan baik, Mudyat mengakui masih ada sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan. Ia berharap pembangunan ke depan dapat lebih optimal sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
“Sejauh ini kalau kita lihat sudah berjalan, ya mungkin kita hanya ingin meningkatkan bagaimana nanti pembangunan di PPU itu bisa lebih bagus lagi, lebih meningkat, dan masyarakat PPU bisa menikmati dari proses pembangunannya ke depan. Karena memang kita sudah memiliki beberapa program yang diharapkan nanti program itu bisa memacu aktivitas masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang ada di PPU,” harapnya.
Selain itu, Mudyat juga menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pelayan masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo dalam pelantikan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita ini sebagai pelayan dan abdinya masyarakat. Artinya apa-apa saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan dan masyarakat itu harus lebih didahulukan. Jadi intinya bagaimana APBD itu nanti bisa bermanfaat besar untuk masyarakat,” katanya dengan nada tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Mudyat tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten PPU atas kepercayaan yang diberikan kepadanya dan Abdul Waris Muin untuk memimpin daerah tersebut selama lima tahun ke depan.
“Saya bersama Pak Abdul Waris Muin selaku wakil bupati PPU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, serta doanya selama ini,” ucapnya penuh rasa syukur.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat PPU.
“Kedepan kami bersama masyarakat dapat bersama-sama membangun PPU agar lebih selaras, baik antara pemerintah, DPRD, dan juga masyarakat sehingga pembangunan di PPU kedepannya mampu mensejahterakan masyarakat,” tutupnya dengan optimisme tinggi.
Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik, termasuk Mudyat Noor, mengikuti Barisan Kirab menuju Istana Kepresidenan. Prosesi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai simbol persatuan dan keseragaman kepemimpinan nasional.
Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang. Retret ini akan berlangsung selama delapan hari, mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, sebagai upaya memperkuat integritas dan kepemimpinan para pemimpin daerah dalam mengemban amanah rakyat.
[LNX]
