SELAJUR.COM, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya melalui program bantuan, tetapi juga memerlukan edukasi gizi yang lebih masif dan berkesinambungan.
Ia menilai, masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan masyarakat dan praktik nyata di lapangan.
DPRD Kota Samarinda, kata Sri Puji, berkomitmen mendorong agar program edukasi gizi dan cek kesehatan gratis (CKG) dapat berjalan lebih luas di seluruh wilayah kota.
Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk bagi ibu hamil dan anak balita. Padahal, deteksi dini gizi buruk maupun risiko stunting sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
“Masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena merasa sehat. Padahal, edukasi dan pemeriksaan dini itu sangat penting untuk mencegah stunting,” ujar Sri Puji, Kamis (30/10/2025).
Ia menjelaskan, DPRD terus mendorong pemerintah kota agar memperkuat fungsi sosialisasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) serta puskesmas di setiap kecamatan.
Anggaran untuk edukasi masyarakat, menurutnya, telah dialokasikan, namun diperlukan partisipasi lebih besar dari warga agar hasilnya optimal.
“Tugas kami selain membuat regulasi, juga memastikan penganggaran dan pengawasan berjalan efektif. Tapi masyarakat juga harus terpanggil, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” katanya.
Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Samarinda pada tahun 2024 berada di angka 20,3 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya, namun masih di atas target nasional 14 persen.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mencatat hingga pertengahan tahun 2024 terdapat 4.177 anak stunting di Samarinda. Wakil Wali Kota Samarinda, Syaifuddin Zuhri, menargetkan angka tersebut bisa ditekan hingga 18 persen pada akhir 2025.
Selain itu, berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kaltim, tingkat stunting di Samarinda bervariasi antara 2,3 hingga 30,1 persen di tiap kecamatan, tergantung kondisi sosial-ekonomi dan tingkat partisipasi keluarga dalam program intervensi gizi.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemeriksaan rutin dan memperbaiki pola makan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.
Sri Puji menambahkan, keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia berharap, gerakan edukasi gizi bisa menjadi budaya baru di setiap lingkungan, bukan hanya kegiatan seremonial.
“Edukasi harus lebih maksimal, lebih masif, dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Kalau semua pihak bergerak, bukan tidak mungkin angka stunting bisa ditekan lebih cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda juga terus menggencarkan program kolaboratif seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang bekerja sama dengan PLN Samarinda dan LAN Kaltim.
Program tersebut fokus pada edukasi gizi, pemberian bantuan pangan bergizi, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. DPRD memastikan dukungan regulasi, pengawasan, dan anggaran untuk memperkuat gerakan tersebut di tingkat akar rumput.
[ADV/RUL/SET]
