SELAJUR.COM, SANGATTA – Di tengah era digital yang menuntut ketepatan informasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjawab tantangan dengan langkah konkret membangun sistem verifikasi data pendidikan secara mandiri yang jujur, akurat, dan partisipatif.
Langkah ini tidak hanya memperbaiki angka di tabel statistik, tetapi juga menegaskan komitmen baru Pemkab Kutim terhadap pemerintahan berbasis data dan integritas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan, reformasi ini lahir dari kesadaran, banyak data pendidikan nasional tidak mencerminkan kondisi di lapangan. “Kami temukan banyak data yang tidak sinkron. Ada siswa yang sudah sekolah tapi masih tercatat tidak sekolah di sistem nasional,” ujarnya.
Alih-alih menunggu pembaruan dari pusat, Pemkab Kutim mengambil langkah berani dengan membentuk tim verifikasi lintas sektor yang melibatkan RT, PKK, Disdukcapil, hingga Puskesmas. Tim ini turun langsung ke rumah-rumah warga, memverifikasi satu per satu nama dan status pendidikan anak.
“Kami tidak mau data berhenti di meja. Data harus hidup dan bercerita tentang kenyataan. Karena dari situlah kebijakan yang benar bisa lahir,” tegas Mulyono.
Upaya ini berbuah pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang kini menggunakan data hasil verifikasi Kutim sebagai rujukan dalam pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) nasional. Namun bagi Mulyono, penghargaan terbesar bukan dari pusat, melainkan dari masyarakat.
“Ketika anak yang dulu tidak tercatat kini bisa menerima beasiswa atau seragam gratis, itulah hasil sesungguhnya dari data yang benar,” katanya.
Program verifikasi mandiri ini tidak hanya membangun akurasi, tapi juga menghidupkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan warga. Pendataan dilakukan dengan gotong royong, melibatkan masyarakat sebagai mitra, bukan sekadar objek kebijakan.
“Data bukan milik dinas. Data adalah milik rakyat, yang harus dijaga bersama,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Kutai Timur tak hanya menjadi pelopor teknis verifikasi data pendidikan, tetapi juga simbol perubahan kultur birokrasi daerah dari sistem yang reaktif menjadi proaktif, dari pendekatan administratif menjadi pendekatan berbasis moral dan tanggung jawab publik.
Langkah kecil ini menunjukkan hal besar, membangun pendidikan bukan dimulai dari gedung sekolah, melainkan dari kejujuran dalam data dan ketulusan dalam niat melayani.
(adv/diskominfokutim/rs)
