SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus meneguhkan komitmen membangun birokrasi yang bukan hanya efisien di atas sistem, tetapi juga jujur dalam tindakan.
Melalui penguatan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD), Pemkab Kutim ingin memastikan bahwa setiap angka, setiap laporan, dan setiap hasil kerja aparatur mencerminkan kejujuran dan dedikasi pelayanan publik.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutim, Erwin, mengatakan bahwa reformasi birokrasi sejati tidak berhenti pada laporan atau format kerja, tetapi pada perubahan mentalitas aparatur dalam memahami makna tanggung jawab.
“Laporan kinerja bukan sekadar kewajiban ad
ministrasi. Ia adalah cermin integritas kita sebagai pelayan publik. Dari laporan itu, terlihat apakah kita benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya sekadar menggugurkan tugas,” ujarnya tegas.
Penyusunan LKPD di Kutim kini dilakukan secara kolaboratif antara Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Bappeda, dengan sistem terintegrasi melalui portal Reformasi Birokrasi (RB). Semua data dikumpulkan secara terbuka dan berbasis bukti, memastikan setiap klaim kinerja dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.
“Tidak boleh ada perbedaan data antar-OPD. Semua laporan harus satu pintu di Bappeda, supaya kebijakan pemerintah benar-benar berbasis pada data yang sahih,” jelas Erwin.
Namun lebih dari sekadar efisiensi, langkah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas personal di kalangan ASN budaya di mana keberhasilan bukan diukur dari berapa banyak rapat dilakukan, tetapi dari seberapa nyata manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kinerja sekarang bukan soal aktivitas, tapi dampak. ASN harus sadar, laporan yang dibuat itu bukan untuk atasan, tapi untuk rakyat,” ujarnya.
Erwin menambahkan, penguatan sistem evaluasi juga diiringi pembinaan perilaku kerja aparatur agar disiplin, terbuka terhadap kritik, dan mau belajar dari kekurangan. “Kami ingin membangun birokrasi yang tidak takut dievaluasi. Karena dari evaluasi, lahir perbaikan,” katanya.
Melalui langkah ini, Pemkab Kutim berharap tercipta budaya birokrasi yang hidup bukan hanya mematuhi aturan, tapi juga memahami makna melayani. Sebab, pada akhirnya, laporan kinerja terbaik bukan yang paling lengkap, melainkan yang paling jujur dan berdampak.
“Birokrasi yang berintegritas dimulai dari kejujuran di balik laporan. Itulah fondasi kepercayaan publik,” tutup Erwin.
(adv/diskominfokutim/rs)
