SELAJUR.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti rendahnya daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan. Hal ini menjadi masalah serius, terutama dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jenjang SMP ke SMA.
Sorotan ini disampaikan Damayanti usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada Selasa (10/6/2025).
Rapat tersebut membahas Persiapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Tahun Pembelajaran 2025/2026.
Damayanti mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa tertampung di SMA/SMK Negeri. Kondisi ini dinilainya sangat memprihatinkan dan mendesak Pemprov Kaltim untuk segera bertindak nyata.
“Kalau berbicara SPMB, khususnya di Balikpapan, daya tampung dari SMP ke SMA memang sangat kurang. Hanya 51 persen yang bisa tertampung,” katanya.
Pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan,” tuturnya.
Damayanti juga menegaskan bahwa bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan ke sekolah swasta, pemerintah provinsi seharusnya ikut memberikan dukungan.
Minimal, dukungan tersebut berupa subsidi pembiayaan pendidikan.
“Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan Pemprov. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita,” ujarnya.
Terkait solusi jangka panjang, Damayanti menyebutkan bahwa rencana penambahan sekolah di Balikpapan tetap ada, namun terkendala ketersediaan lahan.
Mengingat Kota Balikpapan tergolong sudah sangat padat, pilihan yang memungkinkan adalah memanfaatkan lahan milik Pemprov atau membangun sekolah vertikal (bertingkat).
“Kebutuhan lahan untuk sekolah itu tidak kecil. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu milik Pemprov yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
“Kalau lahan terbatas, maka solusinya sekolah harus dibangun bertingkat. Perencanaan seperti itu harus matang sejak awal,” tambahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memperluas ruang belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang sudah ada.
Di sisi lain, peran sekolah swasta tidak bisa diabaikan dalam sistem pendidikan, sehingga subsidi dari pemerintah juga semestinya mencakup siswa swasta.
“Bagaimanapun, sekolah swasta punya peran besar. Jangan sampai mereka diabaikan. Yang jadi masalah itu kan biaya masuk swasta tinggi,” kata politisi asal Partai PKB itu.
“Nah, pemerintah harus hadir juga di situ, entah melalui subsidi atau skema gratis seperti di sekolah negeri,” pungkasnya.
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]
