SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menegaskan langkah transformasi besar dalam sistem pelayanan sosial dengan membangun ekosistem sosial yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Fokus utamanya adalah memastikan seluruh 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapatkan perhatian dan penanganan yang menyeluruh sepanjang tahun 2024.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan, penanganan PMKS kini tidak lagi hanya berbentuk kegiatan bantuan sesaat, melainkan sudah diarahkan pada model layanan sosial terpadu berbasis pemberdayaan dan pendampingan jangka panjang.
“Kita tangani secara bersama-sama karena memang itu tupoksi Dinas Sosial,” ujarnya menegaskan.
Dari anak terlantar, lansia miskin, korban kekerasan, hingga penyandang disabilitas seluruh kategori ditangani dengan pendekatan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “26 penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk hal itu tadi persoalan penyandang disabilitas dan kemiskinan, kita laksanakan bersama-sama dari mulai awal tahun sampai akhir tahun,” jelasnya.
Ernata menekankan, keberhasilan penanganan masalah sosial tidak bisa dicapai oleh Dinas Sosial semata. Karena itu, pihaknya mengusung pendekatan kolaboratif lintas sektor, melibatkan perangkat daerah, lembaga sosial, dan masyarakat sebagai mitra aktif. “Masalah sosial itu kompleks, tidak bisa diselesaikan satu instansi saja. Kita butuh jejaring yang kuat antar lembaga,” katanya.
Dirinya juga memperkuat sistem pendataan terpadu dan pemetaan wilayah rentan untuk memastikan kebijakan intervensi tepat sasaran. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun pelayanan sosial berbasis data dan empati di mana setiap intervensi dirancang untuk membawa perubahan nyata pada kualitas hidup penerima manfaat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil bukan sekadar bantuan, tapi juga langkah menuju kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Ernata.
Melalui program terintegrasi ini, Pemkab Kutim berharap tercipta lingkungan sosial yang tangguh dan adaptif, di mana kelompok rentan tidak lagi menjadi objek bantuan semata, tetapi subjek pembangunan sosial yang berdaya dan berkontribusi bagi masyarakat.
(adv/diskominfokutim/rs)
