SELAJUR.COM, SANGATTA – Di tengah upaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih transparan dan tepat sasaran, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan, keberhasilan kebijakan sosial di daerah sangat bergantung pada integritas dan akuntabilitas perangkat desa.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyebut, desa merupakan titik awal yang menentukan validitas seluruh program bantuan sosial pemerintah. Oleh karena itu, kejujuran aparat desa dalam memberikan data warga miskin bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga ujian moral dan tanggung jawab sosial.
“Harapan saya semua itu amanah dari mulai perangkat desa dalam memberi data sehingga tidak salah sasaran,” ujarnya.
Menurut Ernata, perangkat desa berada di garis depan karena mereka yang paling memahami kondisi sosial ekonomi warganya. Sementara itu, pihak Dinsos di tingkat kabupaten hanya dapat bekerja berdasarkan laporan yang dikirimkan dari desa.
“Kalau kaya kami-kami di sini kan ndak ngerti, itu masyarakat miskin atau tidak, taunya kalau sudah dari bawah,” jelasnya.
Ia mengingatkan, setiap kesalahan dalam pendataan bukan hanya berdampak pada penerima bantuan yang tidak tepat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kalau data di bawah benar, maka semua program bantuan bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mencegah terulangnya persoalan klasik seperti salah sasaran atau tumpang tindih penerima, Dinsos Kutim kini mendorong sistem verifikasi berjenjang berbasis transparansi desa. Melalui mekanisme musyawarah desa dan pelibatan tokoh masyarakat, pemerintah berharap setiap proses pendataan berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang paling penting itu keterbukaan dan tanggung jawab moral dari perangkat di bawah. Kalau jujur, kita semua enak bekerja, masyarakat juga percaya,” tambah Ernata.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola sosial Kutai Timur menuju pemerintahan berbasis data dan integritas. Dengan menjadikan kejujuran sebagai fondasi, Dinsos Kutim ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak, sekaligus membangun budaya birokrasi yang bersih dari kepentingan pribadi dan politis.
(Adv/diskominfokutim/rs)
