SELAJUR.COM ,SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kondisi memprihatinkan infrastruktur jalan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di mana kerusakan jalan dan terputusnya akses menjadi masalah yang berulang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mendesak pemerintah daerah untuk merancang solusi konstruksi jalan yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Ia menilai bahwa pembangunan jalan di kawasan pasang surut dan tepian sungai di hulu Kukar memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah daratan.
“Kalau tidak dibangun dengan konstruksi kuat, jalan-jalan kita gampang rusak. Sering kita temukan jalan yang putus nyambung karena tidak tahan lama, terutama saat air pasang datang,” ujar Firnadi pada Jumat (16/5/2025).
Firnadi menekankan bahwa wilayah hulu Kukar dengan bentang geografis yang kompleks memerlukan perencanaan infrastruktur yang lebih teknis dan kontekstual, termasuk penggunaan material tahan air dan tekanan tinggi, serta opsi seperti pelabuhan layang dan timbunan khusus.
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi juga menyoroti pentingnya pengawasan dana yang efisien dan tepat guna, mengingat besarnya APBD Kukar yang mencapai Rp14 triliun. Ia mengingatkan agar anggaran tidak habis hanya untuk pembangunan jalan yang tidak tahan lama.
Selain itu, Firnadi menyerukan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa terpencil di hulu Kukar yang sering terisolasi akibat kerusakan akses darat. Ia meyakini bahwa infrastruktur jalan yang baik akan melancarkan akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian, yang pada akhirnya memajukan daerah-daerah pinggiran.
Untuk itu, Firnadi menyarankan agar Pemkab Kukar melakukan kajian geospasial yang mendalam sebelum merancang proyek jalan. Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat dukungan ke wilayah-wilayah sulit seperti hulu Kukar melalui skema bantuan keuangan daerah.
“Kami dari DPRD provinsi siap mendukung jika Pemkab Kukar menyusun program konstruksi jalan yang berbasis studi wilayah. Jangan lagi asal bangun, tapi cepat rusak,” pungkas Firnadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan infrastruktur yang layak dan tahan lama.
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]
