SELAJUR.COM ,SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti permasalahan minimnya ketersediaan ruang kelas di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi tersebut.
Ia menilai kondisi ini sebagai penghambat utama terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan nyaman bagi para siswa.
Dalam pernyataannya, Sapto menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai, di mana ketersediaan ruang kelas yang layak dan mencukupi memegang peranan penting.
“Proses pembelajaran yang baik tak bisa dilepaskan dari fasilitas yang memadai. Ketika jumlah ruang kelas tak sebanding dengan jumlah siswa, tentu akan mengganggu jalannya pembelajaran,” ujarnya di Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Politisi Partai Golkar ini secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab penyediaan infrastruktur pendidikan untuk SMA dan SMK berada di pundak pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, ia mendesak agar penambahan ruang kelas baru menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Ia menyoroti permasalahan minimnya ketersediaan ruang kelas di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi tersebut.
Legislator Karang Paci asal Daerah Pemilihan (Dapil) Wilayah I Samarinda ini, menilai kondisi ini sebagai penghambat utama terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan nyaman bagi para siswa.
Dalam pernyataannya, Sapto menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai, di mana ketersediaan ruang kelas yang layak dan mencukupi memegang peranan penting.
“Proses pembelajaran yang baik tak bisa dilepaskan dari fasilitas yang memadai. Ketika jumlah ruang kelas tak sebanding dengan jumlah siswa, tentu akan mengganggu jalannya pembelajaran,” ujarnya di Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Ia secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab penyediaan infrastruktur pendidikan untuk SMA dan SMK berada di pundak pemerintah provinsi.
Sapto mendesak agar penambahan ruang kelas baru menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]