SELAJUR.COM, KUTIM – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Julfansyah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan program beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutim.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa program Beasiswa Kutim Tuntas dan Beasiswa Stimulan masih banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Program beasiswa saat ini terkesan pilih kasih, di mana beberapa penerima berasal dari keluarga tertentu. Kami perlu mengevaluasi agar bantuan pendidikan ini benar-benar menyentuh kalangan yang membutuhkan,” ungkap Julfansyah, pada Jumat (8/11/2024).
Pemerintah Kutim sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19,3 miliar untuk dua program beasiswa tersebut dalam APBD 2024. Dana tersebut diperuntukkan bagi 17 mahasiswa dalam program beasiswa kerja sama, 300 mahasiswa diploma dan S1, serta 80 mahasiswa S2 untuk Beasiswa Kutim Tuntas. Sementara itu, Beasiswa Stimulan ditujukan untuk 380 mahasiswa diploma dan S1, 100 mahasiswa S2, dan 2.500 siswa SMA/SMK sederajat.
Julfansyah mencatat bahwa kriteria penerima Beasiswa Kutim Tuntas sangat ketat, dengan akreditasi kampus dan program studi minimal B serta IPK minimal 3. Sebaliknya, Beasiswa Stimulan memiliki syarat lebih longgar, yakni akreditasi kampus minimal C dan IPK minimal 2,75.
Selain itu, Komisi D juga menyoroti pelaksanaan program bantuan seragam dan buku gratis bagi pelajar di Kutim, yang dianggap masih kurang optimal. Julfansyah menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program ini agar tidak terjadi ketidakmaksimalan dalam distribusinya.
“Dengan anggaran sebesar itu, pelaksanaan program ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai tidak tepat sasaran, karena ini menyangkut kesejahteraan dan pendidikan anak-anak kita,” tegasnya.
Julfansyah berharap bahwa dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kutim dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah.
[ADV/MII/SET]
