SELAJUR.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui fungsi pengawasan, regulasi, dan penganggaran yang maksimal.
Upaya ini terus diperkuat mengingat angka stunting di Kota Samarinda berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2025 masih tercatat sebesar 20,9 persen, menurun dari 23,4 persen pada 2023, namun masih di atas target nasional 18 persen.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa dukungan anggaran untuk penanganan stunting telah dialokasikan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas PUPR dan Perkim.
“Kami sudah upayakan dukungan dari sisi penganggaran dan regulasi di berbagai OPD,” ujar Sri Puji Astuti Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah bersama DPRD dalam memastikan setiap OPD menjalankan program intervensi gizi dan kesehatan secara terukur.
Namun, menurutnya, intervensi pemerintah tidak akan cukup tanpa partisipasi dari berbagai pihak.
“Tanpa peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media massa, program ini tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Berdasarkan data e-PPGBM Kalimantan Timur, prevalensi stunting di tingkat provinsi juga menunjukkan tren penurunan, dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 14,5 persen pada pertengahan 2024.
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan capaian terbaik, mencatat 14,3 persen, sementara intervensi terhadap balita sudah mencapai 99,21 persen. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain termasuk Samarinda untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat penurunan angka stunting.
Menurut Sri Puji, meskipun kolaborasi lintas sektor di Samarinda sudah mulai terbentuk, implementasinya di lapangan masih belum maksimal. Ia menilai perlu ada penguatan dari sisi sosial dan partisipasi komunitas agar dampak program lebih terasa di akar rumput.
“Masih perlu penguatan di tingkat bawah, karena baru sebagian dunia usaha yang ikut berkontribusi. Padahal, kalau kesadaran sosial masyarakat meningkat, seperti saling peduli dengan tetangga yang kesulitan makan, persoalan sosial di Kota Samarinda bisa lebih cepat teratasi,” ucapnya.
Legislator Samarinda itu menegaskan, kolaborasi sosial berbasis kepedulian warga menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat agar setiap anak di Samarinda tumbuh sehat dan mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan, DPRD Kota Samarinda berkomitmen memastikan program percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas daerah, sejalan dengan target nasional 14 persen pada tahun 2025, serta mendukung visi pembangunan Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
[ADV/RUL/SET]
