SELAJUR.COM, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menggelar kunjungan lapangan (Kunlap) ke sejumlah puskesmas di Kota bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada Selasa (11/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah pinggiran.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronnie Pasie, menyebut hampir semua dari 26 puskesmas di Samarinda telah memenuhi standar paripurna. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan.
“Seperti Puskesmas Pasundan, masih membutuhkan gudang penyimpanan tambahan,” ucapnya, usai meninjau Puskesmas Pasundan, Selasa (11/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan kendaraan operasional puskesmas yang idealnya dua unit, sementara saat ini hanya tersedia satu unit di beberapa tempat.
Lebih lanjut, Novan menekankan pentingnya pemanfaatan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat.
Dari hasil kunjungan di dua lokasi, yakni Puskesmas Pasundan dan Puskesmas Sambutan, diketahui bahwa fasilitas tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Hari ini yang kami lebih tekankan adalah pemanfaatan program dari pemerintah pusat berkaitan dengan pemeriksaan gratis. Tapi sampai saat ini, di dua lokasi yang kami tinjau, belum ada masyarakat yang memanfaatkannya,” bebernya.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Samarinda berencana meningkatkan sosialisasi program ini hingga ke tingkat rukun tetangga (RT), agar masyarakat, khususnya lansia, lebih mengetahui dan memanfaatkannya.
“Program ini sebenarnya sudah bisa diakses, masyarakat hanya perlu mengisi aplikasi atau datang langsung ke puskesmas. Kalauoun belum daftar, resepsionis akan membantu proses pendaftaran. Tapi apakah sosialisasinya sudah masif atau belum, ini yang akan kita pantau,” jelas Novan.
DPRD Samarinda akan memantau perkembangan pemanfaatan program ini selama satu minggu ke depan. Dari hasil evaluasi, mereka akan menentukan langkah sosialisasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterlibatan anggota dewan dalam mendorong program tersebut di tingkat masyarakat.
“Kita akan melihat berapa banyak yang memanfaatkan layanan ini dalam satu minggu ke depan, di puskesmas mana saja, dan di kelompok usia berapa. Dari situ, kita bisa mengambil kesimpulan, apakah masyarakat memang cukup sehat atau justru kurang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan,” tutup Novan.
[ADV/RED/ALI]
