SELAJUR.COM, KUTIM – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Kutim pada suplai pangan dari luar daerah, terutama untuk kebutuhan telur dan sayuran.
Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan pangan tersebut masih didatangkan dari Jawa dan Sulawesi, sementara produksi lokal baru mencakup sekitar 20 persen.
Eddy melihat ini sebagai tantangan sekaligus peluang besar untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kutim.
“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” ungkapnya, pada Rabu (13/11/2024).
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya membangun kemandirian pangan di tengah perkembangan wilayah, apalagi dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan memicu peningkatan kebutuhan pangan.
Ia mengingatkan, ketergantungan tinggi pada pasokan luar dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Kutim di masa depan.
Eddy mencatat bahwa sektor peternakan, khususnya ternak sapi, ayam, dan babi, memiliki potensi ekonomi besar.
Namun, pengelolaannya masih tradisional dan kurang didukung sistem pendampingan yang berkelanjutan.
“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” jelasnya.
Eddy menyoroti keberhasilan wilayah Kaubun yang sudah mencapai swasembada padi sebagai contoh nyata kemandirian pangan.
Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi model bagi wilayah lain di Kutim agar mengurangi ketergantungan suplai dari luar.
“Kaubun sudah membuktikan bahwa kita bisa swasembada padi. Sayangnya, wilayah lain masih bergantung pada suplai dari luar. Dengan dukungan teknologi dan pengelolaan yang tepat, Kutim dapat memperluas swasembada ini,” tambahnya.
Menurut Eddy, modernisasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan di Kutim. Metode tradisional yang selama ini diterapkan dinilai kurang memadai untuk menjadikan sektor ini lebih kompetitif.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola peternakan babi yang sensitif terhadap keragaman sosial di Kutim, mengingat potensi ekonomi yang besar dari komoditas ini.
“Sapi, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Namun, jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” tutupnya.
[ADV/MII/SET]
