SELAJUR.COM, SAMARINDA – GusDurian Samarinda menggandeng Bawaslu Kaltim dan para pemerhati agama dan lintas pemuda. Untuk berbondong-bondong, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui toleransi umat beragama pada Pemilu 14 Februari mendatang.
Koordinator Gusdurian Samarinda, Rahmat Surya menyampaikan, perlunya antar masyarakat untuk saling menjaga nilai-nilai toleransi satu sama lain. Mengingat, banyak sekali terjadi kasus-kasus intoleran yang terjadi di masyarakat sampai saat ini.
“Targetnya meningkatkan nilai nilai toleransi yang ada di masyarakat. Fokus kali ini kita mengundang pemuda lintas iman, dari berbagai macam organisasi,” ungkap Surya, Selasa (6/2/2024) malam.
Surya menjelaskan, menilik dari pemilu beberapa tahun sebelumnya, kasus intoleran pun juga terjadi di masyarakat, utamanya soal berbeda pandangan politik dan pilihan.
“Kami tidak ingin di tahun ini terjadi polemik seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya karena beda pandangan, terjadilah intoleransi satu sama lain,” pungkasnya pada Selasa (06/02/2024) di Hotel Puri Senyiur Samarinda.
Melalui “Diskusi Publik dengan tema Pemuda Lintas Iman, Toleransi Dalam Pilihan Dan Partisipasi Dalam Pengawasan”, sejumlah peserta hadir dari berbagai organisasi seperti PC Ansor Samarinda, PMII, GMKI, PANDU, AJI Samarinda, HMI, dan lain sebagainya.
“Minimal mereka bisa sharing ke masyarakat di sekitar wilayah masing-masing, bahwa kita harus menjaga toleransi,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung sekaligus pemateri dalam acara tersebut, menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu tahun ini. Terlebih, jadwal pencoblosan juga akan terlaksana beberapa hari kedepan, tepatnya pada 14 Februari 2024.
“Bawaslu tentu melibatkan banyak orang, khusus untuk pengawasan saat penyelenggaraan pemilu. Karena potensi pelanggaran itu pasti ada, maka dari itu pengawasan dari masyarakat sangat penting,” jelasnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang harus diberikan pemahaman soal macam-macam pelanggaran pemilu, sistem pengawasan, hingga pelaporan sekalipun sebagai bentuk peran dalam mengawasi jalannya pemilu sesuai aturan yang berlaku.
“Jika banyak yang memahami aturan kepemiluan, maka itu bisa menekan potensi pelanggaran pemilu,” pungkasnya.
[RUL/SET]
