Oleh: Sri Andini, S.Ag.(*)
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi datang ke Samarinda. Ditemani Fatma Saifullah Yusuf dari DWP Kementerian Sosial dan Noryani Sorayalita dari DKP3A Kalimantan Timur. Jumat lalu. Agendanya mulia. Yakni, memberi dukungan.
Terutama pada korban anak SD yang hamil oleh ayah tirinya sendiri. Pendampingan psikologis, pendidikan, hingga tempat perlindungan.
Bagaimana hati tak teriris? Ayah yang seharusnya perisai, malah menjadi perusak.
Lebih biadab dari hewan. Hewan saja rela mati demi melindungi anaknya. Ini manusia, diberi akal oleh Tuhan, tapi malah dikuasai setan dan hawa nafsu. Akal sehatnya mati. Hati nuraninya beku.
Tragedi ini bukan kejadian tunggal. Ini bukti nyata bahwa keluarga, bahkan orang terdekat sekalipun, tidak lagi jaminan perlindungan. Lingkungan? Makin parah. Individualistis, jauh dari kontrol sosial, amar ma’ruf nahi munkarhanya jadi slogan. Kemaksiatan merajalela.
Kita hidup dalam kecurigaan. Waswas. Tak percaya lagi pada tetangga, apalagi orang asing. Kenapa? Apa yang salah?
Buah Busuk Sistem Sekuler Kapitalisme
Ini adalah buah pahit dari sistem sekuler kapitalisme. Sebuah paradigma hidup yang serba bebas, menjadikan segala aspek—termasuk tubuh manusia—sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi materi, tanpa peduli halal haram. Kebebasan tanpa batas telah melahirkan monster.
Lihat saja. Tayangan, film, dan segala bentuk “kesenangan” berbau sensual dengan mudah diakses siapapun. Tanpa filter. Tanpa batasan. Ini bukan sekadar hiburan, tapi pemicu utama maraknya pelecehan seksual. Berapa banyak kasus kekerasan seksual yang berawal dari tontonan porno? Tak terhitung.
Sistem ini, sekuler kapitalisme, telah mendorong pemenuhan syahwat secara liar dan haram. Akibatnya, masyarakat kehilangan perisai iman dan agama. Hati nurani terdegradasi. Lahirlah manusia-manusia kejam, tega, sadis.
Melakukan kejahatan, kekerasan, pelecehan seksual, baik di dunia nyata maupun maya.
Ini semestinya menjadi alarm nyaring. Bahwa negara nganggur dalam perannya membangun literasi digital yang benar.
Literasi yang tak sekadar pandai pakai teknologi, tapi juga paham etika, agama, dan bertanggung jawab. Sayangnya, peran itu tak optimal. Pendidikan dikembalikan pada individu, pada orang tua. Negara cuma “penyelenggara” ala kadarnya.
Halaman Selanjutnya >>>
