SELAJUR.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Untuk membahas persoalan Kesenjangan fasilitas pendidikan di Samarinda.
Pihaknya, mendorong agar seluruh sekolah, baik di pusat kota maupun kawasan pinggiran mendapatkan perlakuan setara dalam hal sarana dan prasarana (Sapras).
Menurutnya, kualitas pendidikan harus merata di seluruh wilayah, tanpa ada sekolah yang dianakemaskan maupun dianaktirikan.
“Kami mendorong Pemkot Samarinda melalui Disdik agar sarana dan prasarana di setiap sekolah bisa disamakan,” ujar Ismail.
Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik. Namun, hal itu tak boleh mengabaikan aspek-aspek penting dalam dunia pendidikan.
Menurutnya, ada berbagai skema pendanaan yang bisa dioptimalkan, tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) atau bahkan ke pemerintah pusat untuk mendukung sekolah-sekolah yang masih tertinggal dalam hal fasilitas.
“Kalau kita lihat, Pemkot sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah itu. Misalnya, SMP 50 di Palaran yang saat ini sedang dalam proses peningkatan fasilitas,” pungkasnya.
[ADV/SET/RED]
