SELAJUR.COM, SAMARINDA – Polemik isu seputar turunnya anggaran beasiswa untuk tahun anggaran 2024, dibanding tahun sebelumnya menjadi buah bibir perbincangan saat ini.
Secara tidak langsung juga menyudutkan otoritas kepimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik selama masa rotasi gubernur sebelumnya. Hal tersebut membuat Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sapto Setyo Pramono pun angkat bicara.
Sapto menegaskan, Akmal Malik resmi dilantik sebagai penjabat gubernur pada 2 Oktober 2023. Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2024 itu sudah final dibahas dan dibuatkan peraturan daerah (Perda) sejak September. Dengan kata lain sebelum Akmal berkantor di Kaltim.
“Yang jelas begini, Pj dilantik tanggal 2 Oktober. Saya juga di DPRD, pasti masih aktif. Artinya, disahkan APBD 2024 itu di September, ya. Artinya Pj tinggal teken-teken aja, revisi sekidit dan tidak masuk dalam ke pembahasan,” ungkap Sapto, saat ditemui media ini, baru-baru ini.
Sapto yang juga Wakil Ketua Banggar DPRD Kaltim ini mengatakan, mestinya yang harus dicermati, bagaimana APBD naik tapi beasiswanya justru menurun. Harusnya, kata dia, pihak yang tidak terima alokasi dana beasiswa menunjukan data.
Sapto bilang, yang mempermasalahkan anggaran beasiswa harus berdasarkan data dan membandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023 dan tahun 2024. Kemudian, apakah sasaran sudah tepat atau tidak, ke mana dan siapa penerima beasiswa.
“Kan bisa diteliti dan ditelaah. Jadi tidak boleh mendiskreditkan atau menyalahkan kepada yang baru (Pj Gubernur Akmal), itu salah menurut saya, kurang pas.” ujarnya sambil menyarankan untuk mendatangi Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi anggaran pendidikan ini.
Dia pun menyarankan kepada berbagai pihak untuk tidak mudah dihasut dan terprovokasi oleh oknum apalagi musim pilkada sebentar lagi digelar.
“Kemarin pilpres dan pileg sudah selesai, ayo kita berjabat tangan, ayo kerja kerja lagi tak perlu mengurusi hal-hal tidak penting,” pungkasnya.
[RUL/RED]
