SELAJUR. COM, SAMARINDA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, netralitas jurnalis menjadi topik utama dalam Diskusi Publik bertajuk “Netralitas Adalah Kunci, Jurnalis Bukan Juru Kampanye”. yang diadakan di T-Co Coffee, Samarinda, pada Minggu (17/11/2024).
Netralitas Jurnalis menjadi momok perhatian oleh masyarakat. Salah satunya dari Jurnalis Milenial Samarinda (JMS) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda.
Koordinator Jurnalis Milenial Samarinda (JMS), Faishal Alwan Yasir, menegaskan bahwa jurnalis harus menjadi penghubung antara peristiwa dan masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis.
“Ketika jurnalis kehilangan netralitasnya, maka kepercayaan publik akan terkikis,” katanya.
Selain itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda, Yuda Almerio, menekankan pentingnya membedakan kepentingan perusahaan dan redaksi, agar produk pers tetap sesuai dengan kode etik jurnalistik.
“Jurnalis adalah pewarta yang mencari berita di lapangan dan terikat oleh kode etik jurnalistik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika media berpihak, produk pers akan menyerupai pekerjaan humas, bukan jurnalisme.
Senada dengan ketua AJI Samarinda, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin yang mengatakan bahwa kebenaran itu tidak netral dan kebenaran itu berpihak. Begitu juga kepada profesi wartawan. Ia menilai wartawan itu manusia yang subjektif, dan dia dituntut untuk membuat karya yang objektif dengan sebaik-baiknya. Meskipun karya jurnalistik pasti ada sisi subyektif nya.
“Selama tendensinya untuk kepentingan publik itu sah saja. Bahayanya kalau wartawan itu tidak bisa membedakan antara personal dan profesi dan terbawa-bawa dengan produk jurnalistik nya. Wartawan sebagai profesi maupun personal itu harus dibedakan,” ungkapnya.
Melihat dari perkembangan demokrasi dan politik di Kaltim, Rahman yang juga Pemimpin Redaksi Samarinda Pos tersebut menyarankan pentingnya untuk memposisikan kapan diri secara personal untuk berbicara dan kapan harus berbicara sebagai pewarta.
“Wartawan ini masuk kedalam wilayah publik secara filosofis wartawan tidak punya atasan, atasan wartawan itu adalah kepentingan publik. Kenapa dikatakan sebagai profesi karena terikat dengan kebebasan dan kode etik,” jelasnya.
Begitu juga dari Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim, Mohammad Sukri mendorong independensi terhadap setiap insan pers. Hal ini sebagai upaya menjaga produk pers dan tidak mencederai profesi jurnalis meskipun dalam momentum politik.
“Kalau Di Kaltim tentunya berhatap netralitas para pengusaha media, Kita tidak boleh menyerang pasangan calon lain dan harus memberikan pemberitaan yang jujur,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pasca dari Diskusi Publik Jurnalis Milenial Samarinda dan AJI Kota Samarinda menggelar deklarasi tentang dukungan terhadap netralitas pers selama momentum politik. Khususnya menangkal hoaks dan berita negatif serta teguh pada kode etik jurnalistik.
[mr623/RED]
