SELAJUR.COM, BERAU – Pengurus Pusat Perisai Demokrasi Bangsa (PP PDB) menyampaikan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan pendidikan pemilih di Indonesia, khususnya yang menyasar pemilih pemula.
Organisasi ini menilai, program edukasi politik hingga kini masih bersifat eksklusif dan belum menyentuh seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Sekretaris Pendidikan Pemilih dan Pengawas Partisipatif PP PDB, Muhammad Izzatullah, mengungkapkan bahwa kesenjangan literasi politik antara daerah maju dan daerah 3T masih sangat tinggi, dan ini secara langsung memengaruhi kualitas partisipasi pemilih muda.
“Kami menemukan bahwa banyak pemilih pemula di daerah terpencil bahkan belum memahami hak-hak dasar mereka dalam pemilu. Mereka hanya mendapatkan informasi seadanya, dan sering kali bersifat sepihak,” ujar Izzatullah.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan pendidikan pemilih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Izza mendesak penyelenggara pemilu untuk segera mengubah strategi. Pendidikan pemilih tidak boleh lagi berhenti di kota atau pusat kabupaten.
Program edukasi harus bergerak lebih jauh, menjangkau pulau-pulau kecil dan wilayah pegunungan yang selama ini jarang tersentuh.
Izzatullah juga mendorong adanya inovasi pendekatan dalam penyampaian materi edukasi. Diantaranya, jauhi Model Formal. Model formal seperti seminar di gedung pemerintahan dinilai tidak relevan bagi daerah terpencil.
Kemudian, pendekatan Lokal. Pendidikan pemilih harus menyesuaikan karakter masyarakat lokal, melalui tokoh adat, komunitas pemuda desa, atau metode berbasis aktivitas.
“Model seperti ini terbukti lebih efektif karena dekat dengan keseharian mereka,” katanya.
Meskipun digitalisasi materi edukasi penting, Izzatullah mengingatkan bahwa pendekatan daring tidak dapat menggantikan kebutuhan tatap muka di banyak wilayah.
“Internet memang membantu, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada wilayah yang bahkan kesulitan mendapatkan sinyal. Karena itu, strategi luring (tatap muka) tetap harus dipertahankan secara serius,” pungkasnya.
PDB menekankan bahwa kolaborasi antarinstansi (Penyelenggara Pemilu, Pemda, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil) adalah kunci utama untuk mewujudkan program yang berkelanjutan. Memastikan demokrasi yang kuat dapat terwujud jika seluruh pemilih muda mendapatkan bekal pengetahuan politik yang cukup.
[SET/RED]
