SELAJUR.COM ,SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal ini disampaikan usai menghadiri pertemuan dan diskusi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
Hasanuddin Mas’ud menilai bahwa kondisi di wilayah 3T memiliki perbedaan signifikan dibandingkan daerah perkotaan, terutama dalam hal infrastruktur, akses layanan, budaya, kebutuhan anggaran, serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendekatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah 3T harus disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut.
“Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujarnya kepada media, menyoroti perbedaan penanganan yang diperlukan.
Lebih lanjut, Hasanuddin mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan isu perempuan dan anak di wilayah-wilayah 3T. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, dalam pertemuan tersebut.
“Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” jelas pria yang akrab disapa Hamas ini.
Hasanuddin menyebutkan bahwa tujuh kabupaten di Kalimantan Timur telah disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan khusus ini. Meskipun belum merinci nama-nama kabupaten tersebut, ia memastikan bahwa seluruhnya merupakan wilayah dengan aksesibilitas terbatas akibat minimnya infrastruktur publik.
Sebagai Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal agar alokasi dana dari pemerintah pusat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T. Fokus pengawasan akan tertuju pada pencegahan kekerasan serta peningkatan akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan.
“DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politikus Golkar tersebut.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti pentingnya peran serta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menjangkau dan membina komunitas di wilayah 3T. Ia menilai ormas memiliki jaringan yang kuat hingga tingkat desa dan berpotensi besar untuk disinergikan dengan program-program pemerintah.
“Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” pungkasnya.
[ADV/DPRDKALTIM/ALI/SET]
