SELAJUR.COM, TENGGARONG –Persoalan pengangguran pemuda kembali menjadi sorotan serius Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar).
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar tercatat jumlah pengangguran pada Agustus 2025 mencapai sekitar 17 ribu jiwa.
Angka tersebut turut mendorong naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kukar menjadi 4,40 persen, meningkat dibanding 2024 yang berada di angka 4,11 persen.
Merespon hal tersebut, Ketua KNPI Kukar, Rian Tri Saputra, menilai bahwa salah satu akar persoalan yang belum tersentuh yaitu absennya Balai Latihan Kerja (BLKI) di daerah yang kaya sumber daya alam tersebut.
“Salah satu kelemahan kita selama ini belum adanya BLKI di Kukar, padahal daerah ini kaya sumber daya alam dan dikelilingi banyak perusahaan tambang dan migas,” ungkapnya, Kamis (27/11/2025).
Pemuda yang akrab disapa Rian tersebut menyampaikan, Samarinda sudah memiliki BLKI dengan kapasitas pelatihan skala besar, sementara Kukar belum memiliki fasilitas serupa yang dapat menyiapkan tenaga kerja muda secara sistematis.
Menurutnya, keberadaan BLKI sangat penting terutama dalam menghadapi arus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menilai keberadaan BLKI di Kukar sangat penting untuk mempersiapkan tenaga kerja muda agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN, bukan hanya sebagai tenaga non-skill, tetapi juga sebagai tenaga teknis dan operator,” terangnya.
Rian juga menyoroti minimnya kejelasan data mengenai presentasi penyerapan tenaga kerja lokal. “Sampai hari ini belum ada kepastian berapa kuota tenaga kerja asal Kukar yang terserap dalam pembangunan IKN. Bahkan untuk kebutuhan seperti tenaga pengamanan pun belum ada data pasti berapa porsi pemuda Kukar yang terlibat,” jelasnya.
Selain tenaga kerja, ia menilai pelibatan pengusaha muda daerah juga belum maksimal. Dunia usaha di Kukar, kata Rian, harus didorong agar bisa mengambil bagian dalam rantai suplai pembangunan IKN yang kian masif.
Maka dari itu, KNPI menegaskan bahwa diskusi publik yang akan dilaksanakan pada Sabtu 29 November di Kampus UNIKARTA tidak boleh berhenti sebagai seremonial belaka.
“Kami ingin ada komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, swasta, dan organisasi kepemudaan untuk mengawal hasil diskusi ini secara berkelanjutan,” ucapnya.
Salah satu gagasan yang diusung KNPI yatu dengan dilakukan pembangunan BLKI melalui skema CSR perusahaan. Rian pun mencontohkan perusahaan besar seperti Bayan Group yang dinilai mampu berkontribusi besar apabila mengarahkan program CSR mereka untuk pembangunan BLKI.
“Setelah BLKI tersedia, anak-anak muda bisa dilatih dan langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Bukan mustahil ini bisa terbangun dengan kekayaan dan kerjasama antar sektor yang ada di Kukar,” ujarnya.
Disisi lain, Rian juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami penurunan di seluruh Kabupaten Kota. “Defisit anggaran memang berdampak pada banyak sektor, tetapi kita tidak boleh menyebarkan pesimisme. Justru di tengah keterbatasan, program-program prioritas Kukar Idaman harus tetap dikawal agar berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Melalui diskusi publik nanti, KNPI turut mendorong adanya pertemuan lanjutan yang diinisiasi Ketua Komisi IV DPRD Kukar, menghadirkan pemerintah, DPRD, KNPI, serta seluruh perusahaan tambang dan migas yang beroperasi di Kukar.
“Melalui forum itu nanti, kami ingin memastikan CSR perusahaan lebih berpihak pada pembangunan SDM dan kepemudaan, tidak hanya fokus pada infrastruktur semata,” pungkasnya.[RED/SET]
