SELAJUR.COM, SAMARINDA – Penyelenggaraan Pemilu 2024 hampir sepenuhnya rampung. Namun, ada beberapa catatan evaluasi yang bakal disematkan Komisi I DPRD Samarinda. Terkait, polemik carut marut pesta demokrasi yang digelar 5 tahun sekali itu.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda , Joha Fajal menyebut, evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu tersebut, juga bertujuan untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Rapat ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah yang terjadi pada pemilu tahun 2024 ini,” ujar Ketua Komisi I DPRD Samarinda , Joha Fajal dikonfirmasi media ini, baru-baru ini.
Joha mengungkapkan bahwa, salah satu isu utama yang dibahas adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum memahami prosedur pencatatan hasil pemilihan dengan benar.
Selain itu, rapat juga menyoroti masalah pemilih yang memberikan suara jauh dari domisili resmi mereka, sebuah praktik yang berpotensi mengganggu integritas pemilihan.
“Evaluasi ini termasuk penggunaan abjad dalam proses pemilihan,” jelasnya.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pembahasan lanjutan bersama KPU dan Bawaslu di masa mendatang.
Tak hanya itu, Joha juga meminta kepada KPU agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) didistribusikan ke masing-masing Rukun Tetangga (RT), untuk meningkatkan pemahaman warga tentang proses pemilihan, tidak hanya ditempel di kantor kelurahan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga mendapat informasi yang cukup dan memahami hak pilih mereka, untuk berpartisipasi dalam pemilu selanjutnya,” pungkasnya.
[ADV/RED/SET]
