SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya bahwa perjuangan melawan penyakit menular seperti malaria dan HIV/AIDS bukan semata urusan medis, melainkan perjuangan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Kutim menargetkan eliminasi malaria pada 2027 dan pengendalian HIV/AIDS pada 2030, sejalan dengan visi Indonesia Sehat 2045.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menuturkan, langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral pemerintah untuk melindungi hak setiap warga agar hidup sehat tanpa diskriminasi. “Kesehatan adalah hak dasar manusia. Tidak boleh ada warga yang dibiarkan sakit hanya karena tinggal jauh atau takut diperiksa,” ujarnya.
Untuk eliminasi malaria, pemerintah memperkuat surveilans aktif dan pemetaan wilayah endemis, terutama di kawasan pedalaman dan sekitar area pertambangan. Petugas kesehatan kini rutin melakukan deteksi dini, pembagian kelambu berinsektisida, dan penyemprotan rumah warga di wilayah berisiko tinggi. “Kami tidak menunggu laporan kasus, tapi menjemput di lapangan,” tegas Sumarno.
Sementara pada pengendalian HIV/AIDS, Dinkes Kutim memperluas akses pemeriksaan dan terapi ARV di seluruh puskesmas, sambil menggencarkan edukasi publik untuk menghapus stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). “HIV bukan aib. Yang penting adalah pemeriksaan dini dan pengobatan rutin agar tetap sehat dan produktif,” ujarnya.
Sumarno menekankan, tantangan terbesar bukan hanya di laboratorium, tapi di pikiran dan hati masyarakat. Stigma dan ketakutan sosial masih menjadi hambatan utama bagi keberhasilan pengendalian HIV. Karena itu, pemerintah menggandeng tokoh agama, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk menciptakan ruang edukasi yang terbuka dan penuh empati.
“Penyakit bisa kita obati, tapi ketakutan hanya bisa disembuhkan dengan pengetahuan dan kepedulian,” katanya dengan tegas.
Pemerintah juga memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan berkelanjutan, termasuk keterlibatan perusahaan tambang dan perkebunan dalam penyediaan layanan kesehatan preventif bagi pekerja dan masyarakat sekitar. “Kami ingin semua pihak ikut bertanggung jawab. Kesehatan bukan urusan satu instansi, tapi urusan bersama,” jelasnya.
(adv/diskominfokutim/rs)
