SELAJUR.COM, BERAU – Polemik pemerataan Sarana dan Prasarana (Sapras) di segmentasi pendidikan di Berau menuai sorotan publik. Tak terkecuali, Anggota DPRD Kabupaten Berau, Suharno.
Ia menggubris, agar pembangunan fasilitas pendidikan untuk Ruang Kelas Baru (RKB) tak hanya terfokus dilakukan di wilayah perkotaan atau kecamatan terdekat. Melainkan, daerah perkampungan atau pedalaman juga harus mendapat sentuhan.
“Daerah perkampungan yang jauh dari kota Tanjung Redeb juga harus disentuh, baik RKB, Prasarana lain maupun SDM tenaga pengajarnya,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (1/10/2024).
Lanjut Suharno, diketahui jika UU mewajibkan bahwa anggaran pendidikan itu 20 persen. Hal tersebut tak bisa ditawar apapun alasannya.
Ia pun sangat tidak setuju kalau nanti dikatakan lagi anggaran kurang karena terpecah juga ke OPD lain.
“Langkah pemerintah untuk terus memperhatikan pembangunan RKB memang kita didukung. Tapi, dengan catatan, anggaran yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Disdik Berau Mardiatul Idalisah menjelaskan tahun ini terdapat anggaran Rp 71 miliar untuk pembangunan RKB. Namun, anggaran itu hanya untuk RKB di wilayah dalam Kota Tanjung Redeb.
“Paling banyak kurang itu di Tanjung. Kenapa? Yang pertama, penduduk semakin bertambah.
Kemudian, yang kedua lokasinya sempit. Sehingga mau nggak mau kita buat tingkat. Kalau di kecamatan lain hampir tuntas RKB-nya, ya,” ujarnya.
Kata dia, pembangunan RKB di Tanjung Redeb lebih banyak untuk SD dan SMP.
“Dari anggaran kurang lebih Rp 71 miliar yang disiapkan itu, terdapat porsi anggaran juga untuk RKB TK,” sebutnya.
[ADV/ARI/SET]
