SELAJUR.COM, PPU – Suasana santai tapi penuh makna tampak di Hotel Ika Petung, Penajam, Sabtu (3/5/2025), saat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin menghadiri acara silaturahmi bertajuk Ngopi Bareng. Kegiatan ini mempertemukan para pekerja, asosiasi tenaga kerja, dan manajemen perusahaan di lingkungan Pemkab PPU.
Acara yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU ini menghadirkan sekitar 50 peserta dari berbagai unsur. Diskusi berlangsung terbuka dan hangat, membahas sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian bersama.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor mengaku bersyukur bisa memulai masa kepemimpinannya dengan berdialog langsung bersama pelaku dunia kerja di PPU. Ia menyebut pertemuan seperti ini penting untuk saling memahami dan mencari solusi.
“Pagi hari ini kami bersyukur kita bisa bersama-sama di tempat ini dan memang ini adalah awal bagi kami berdua dalam memimpin Kabupaten PPU yang mana kami berharap pada pertemuan kali ini kita juga bisa bertukar pikiran atau memecahkan persoalan bersama-sama khususnya terkait perusahaan dan pekerja di PPU agar lebih baik lagi,” ujarnya.
Ia menyoroti masalah regulasi yang kerap menjadi kendala dalam relasi antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, Pemkab sering kali tidak dilibatkan dalam penyusunan atau penerapan aturan, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan kebijakan sektoral yang menjadi wewenang provinsi atau pusat.
“Dalam persoalan regulasi antara perusahaan dan pekerja tersebut terkadang justru pemerintah kabupaten jarang dilibatkan sehingga beberapa hal yang terjadi ketika pemerintah kabupaten PPU ingin mencoba mengambil solusi di antara kedua belah pihak mengalami kesulitan karena kewenangan yang terbatas,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung perlunya regulasi turunan di tingkat daerah agar kebijakan nasional tidak bertentangan dengan kondisi sosial dan budaya lokal.
“Peraturan tersebut dihimpun secara nasional tetapi tidak dapat melihat kultur di daerah yang ada, hal ini justru menimbulkan persoalan dan perbedaan di daerah,” kata Mudyat.
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam diskusi adalah penerapan upah minimum sektoral. Mudyat menilai masih ada perusahaan yang belum menjalankan ketentuan ini, dan berharap Disnakertrans bisa memfasilitasi mediasi antara manajemen dan pekerja.
“Melalui ngopi bareng ini kita bisa mencari informasi seperti apa sebetulnya, kemudian kita bisa memanggil manajemen perusahaan supaya bisa menerapkan atau kita cari solusinya seperti apa sehingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan suasana kita di perusahaannya juga lebih kondusif,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans Kabupaten PPU, Marjani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ruang silaturahmi sekaligus media diskusi yang bertujuan membangun hubungan harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil PPU yang telah hadir langsung dalam kegiatan ini. Semoga saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kita semua dapat memberikan jawaban terkait persoalan-persoalan yang ada khususnya terkait tenaga kerja maupun perusahaan yang ada di PPU,” ucap Marjani.
Hadir pula dalam kegiatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nicko Herlambang, Camat Penajam Dahlan, perwakilan Apindo PPU Salehuddin, serta sejumlah pejabat lainnya.
[ADV/DISKOMINFOPPU/LNX]
