SELAJUR.COM, SANGATTA – Hilangnya anggaran pelatihan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Kutai Timur (Kutim) pada 2025-2026 dinilai dapat memperlambat langkah pemerintah dalam membangun ekonomi non-tambang.
Padahal, pemerintah daerah selama ini menempatkan IKM sebagai tulang punggung ekonomi jangka panjang.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan, pembinaan IKM bukan sekadar kegiatan pendukung, tetapi strategi pembangunan ekonomi. “IKM itulah nafas ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, pelaku usaha kecil di Kutim bergantung pada pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, pemasaran digital, hingga standardisasi usaha. Tanpa pelatihan, daya saing produk lokal akan stagnan.
Pada tahun 2024, hampir 10 gelombang BIMTEK telah dilaksanakan untuk membantu IKM naik kelas. Namun pada 2025–2026, efisiensi fiskal membuat seluruh program tersebut dihentikan. Pemerintah kini hanya mengandalkan pendampingan non-anggaran seperti konsultasi dan koordinasi.
Namun ia mengakui pendekatan tersebut tidak cukup. Banyak IKM membutuhkan praktik langsung, pendampingan alat, serta pelatihan teknis terkait produk.
Dengan kondisi ini, program diversifikasi ekonomi Kutim yang berorientasi pada komoditas lokal seperti pisang, kakao, dan karet berisiko berjalan lebih lambat.
Pemerintah berharap kondisi fiskal dapat membaik tahun berikutnya sehingga pelatihan IKM kembali dilanjutkan sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi daerah.
(adv/diskominfokutim/rs)
