SELAJUR.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menata arah pembangunan tahun 2026 dengan menempatkan program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini ditegaskan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) 2026 di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025).
Aulia menyatakan bahwa seluruh rencana pembangunan harus realistis, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, serta tetap berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita harus sesuaikan semua rencana yang sudah disusun OPD dengan kondisi keuangan terkini. Ada penerimaan yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang,” ujarnya.
Pemkab Kukar sebelumnya mengasumsikan pendapatan sekitar Rp 5,7 triliun. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), realisasinya hanya berkisar Rp 1,5 triliun. Penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara dan daerah.
Dengan perubahan tersebut, Bupati Aulia memperkirakan APBD Kukar 2026 berada di rentang Rp 6,5-7 triliun. Angka ini lebih kecil dari rancangan awal RKPD yang sempat mencapai Rp 7,5 triliun, karena pada saat penyusunannya RPJMD Kukar Idaman Terbaik 2025-2030 belum sepenuhnya menjadi acuan.
Aulia memastikan RPJMD kini telah hampir final setelah pembahasan bersama DPRD Kukar dan telah diselaraskan dengan rencana pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Kesepahaman sudah kita bangun dengan legislatif dan OIKN, termasuk soal deliniasi wilayah seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, sebagian Loa Kulu, dan Loa Janan. Jadi, semua sudah klop dari sisi arah dan lokasi pembangunan,” jelasnya.
Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran, Pemkab Kukar akan melakukan penyisiran ulang terhadap seluruh rencana kerja OPD. Arahan Sekda dan Kepala Bappeda dari retret di IPDN Jatinangor menjadi dasar evaluasi, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial/dokumentasi yang tidak berdampak langsung bagi warga.
“Kita ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jadi yang diprioritaskan itu membangun jalan, rumah sakit, rehabilitasi jalan, pemeliharaan lingkungan dan perumahan bagi korban bencana, serta perlengkapan jalan,” pungkasnya.
Sebagai penegasan Bupati Aulia meminta agar seluruh OPD wajib berpegang pada tiga fokus utama dalam penyusunan RKAPD 2026; Memastikan terpenuhinya belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengakomodasi program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden. Mengintegrasikan program dedikasi Kukar Idaman Terbaik secara konkret dan terukur.
[ADV/PROKOM KUKAR/RED]
