SELAJUR.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mempertegas komitmennya menghadirkan layanan kesehatan tanpa hambatan biaya melalui program Etam Sejahtera. Program ini memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan cukup dengan membawa KTP, sebagai bagian dari Misi 1 RPJMD Kukar 2025–2029 yang menekankan pemerataan layanan dasar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa Etam Sejahtera merupakan kerja sama penuh antara Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan, di mana seluruh iuran kepesertaan ditanggung daerah.
“Program ini kami kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini tingkat keanggotaan BPJS Kesehatan di Kukar sudah di angka 103 persen, dengan total pembiayaan yang didanai oleh pemda untuk warga Kukar,” ujar Aulia, Rabu (22/10/2025).
Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp103 miliar untuk menjamin seluruh masyarakat terlayani di fasilitas kesehatan mana pun.
“Kami memastikan semua warga Kukar terlindungi jaminan kesehatannya dengan BPJS. Cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan dan insyaallah akan dilayani sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Kusnandar, menyampaikan bahwa layanan berobat cukup menunjukkan KTP tetap berada dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena itu, masyarakat perlu memastikan kepesertaan BPJS mereka aktif. Aktivasi bagi warga yang belum terdaftar akan difasilitasi langsung oleh pemerintah.
“Pastikan masyarakat punya NIK Kukar. Kalau sudah aktif BPJS-nya, langsung bisa dilayani. Kalau belum, segera lapor agar diaktifkan,” ujarnya.
Proses layanan dirancang sederhana. Saat masyarakat datang ke faskes, petugas mengecek status kepesertaan. Jika belum aktif, data akan diproses untuk pengaktifan melalui pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Pelaksanaan program ini melibatkan lintas instansi: Dinas Sosial menangani verifikasi warga prasejahtera, Disdukcapil memastikan keabsahan data kependudukan, dan Dinkes Kukar berkoordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan.
Kusnandar menilai Etam Sejahtera membuka akses luas bagi semua kelompok, terutama pekerja informal yang sebelumnya sulit mendapatkan jaminan kesehatan.
“Dulu banyak warga belum terdaftar karena bukan pekerja formal. Sekarang, semua bisa dijamin, asalkan punya KTP Kukar,” katanya.
Dalam dokumen Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik 2025–2029, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat dari 250 ribu jiwa pada tahun pertama menjadi 310 ribu jiwa pada 2030. Anggaran juga ikut naik, dari Rp114,46 miliar menjadi Rp144,87 miliar. Total biaya enam tahun pelaksanaan mencapai Rp730 miliar.
Kusnandar mengingatkan warga untuk tidak menunggu sakit sebelum mengurus status kepesertaan.
“Kalau belum aktif, jangan tunggu sakit baru urus. Segera cek ke puskesmas atau lapor ke petugas agar diaktifkan,” pesannya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Etam Sejahtera membutuhkan partisipasi penuh masyarakat.
“Tujuan kami sederhana, tidak ada lagi warga Kukar yang tidak bisa berobat hanya karena persoalan biaya atau administrasi. Dengan Etam Sejahtera, semua harus merasakan manfaat kesehatan yang adil dan merata,” pungkasnya.
[ADV/PROKOM KUKAR/RED]
