SELAJUR.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggenjot percepatan pembangunan Jembatan Sebulu, salah satu proyek strategis yang diyakini akan membuka konektivitas baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan tengah Kukar.
Di tengah penyesuaian fiskal daerah, Pemkab memilih memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pembiayaan dapat segera dipenuhi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Sebulu tetap berjalan meski kemampuan anggaran daerah sedang menurun. Pemkab Kukar kini intens berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, untuk membuka peluang dukungan pendanaan melalui APBN.
“Progresnya tetap berjalan. Memang anggaran kita sedang turun, tetapi tadi juga kami sampaikan posisi strategis Pak Budisatrio,” ujar Aulia, Minggu (23/11/2025).
Menurut Aulia, usulan pendanaan ke pemerintah pusat telah disampaikan secara resmi dan mendapat respons positif. Bahkan, DPR RI telah meminta data teknis jembatan sebagai langkah awal pembahasan pendanaan.
“Tiga hari lalu beliau menghubungi kami untuk meminta data-data jembatan tersebut, dan sudah kami kirimkan,” jelasnya.
Hingga kini, Jembatan Sebulu masih memerlukan hampir sekitar Rp500 miliar untuk penyelesaian akhir. Sembari menunggu keputusan pusat, Pemkab Kukar tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD tahun depan agar progres tidak terhenti.
“Kita lakukan segala upaya agar jembatan ini bisa terealisasi. Tahun depan, sesuai kemampuan daerah, progres akan tetap dijalankan,” ungkap Aulia.
Ia menjelaskan bahwa sisa pekerjaan paling krusial berada pada bentang tengah jembatan, bagian yang tidak dapat dikerjakan secara parsial. Proses perakitan konstruksi hingga uji kelayakan memerlukan waktu minimal satu tahun.
“Alhamdulillah, Pak Budisatrio menyambut baik rencana penyelesaian jembatan ini. Dengan adanya dukungan pusat dan daerah, progres jembatan dapat terus maju,” tegasnya.
Jembatan Sebulu sendiri telah dirancang menjadi penghubung penting antara wilayah Sebulu dengan Kutai Timur dan Samarinda. Keberadaannya diyakini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus logistik di kawasan sentral Kukar.
Aulia berharap, apabila dukungan pendanaan dari pemerintah pusat segera turun, penyelesaian konstruksi dapat rampung dalam dua tahun ke depan.
“Kami ingin secepatnya, tapi melihat kondisi anggaran, mudah-mudahan dalam dua tahun ke depan bisa selesai,” tutupnya.
[ADV/PROKOM KUKAR/RED]
