SELAJUR.COM, SAMARINDA – Polemik lubang tambang yang kian “menganga”. Menjadi perbincangan hangat khalayak ramai baru-baru ini. Terlebih, saat debat ke – 4 Calon Wakil Presiden (Cawapres), pada Sabtu (20/1/2024) lalu. Sempat disinggung salah satu kandidat dalam Pemilu 2024.
Mahfud MD menyebut, maraknya mafia pertambangan di Indonesia dan kerap membebankan masyarakat setempat. Ditambah lagi, sulitnya mencabut IUP karena diklaim telah dilindungi oleh oknum aparat dan pejabat.
Ketua PKC PMII Kaltim, Sainuddin ikut menyoroti isi debat tersebut. Dirinya, bersependapat atas pernyataan Mahfud MD, terkait campur tangan oknum tak bertanggung jawab menjamurnya tambang ilegal.
“Saya sependapat dengan pernyataan pak mahfud, tentu karena saya sebagai warga kaltim sangat paham bagaimana buruknya dunia pertambangan yang ada di Kaltim,” urainya.
Sainuddin bilang, Kaltim sejak dahulu sudah sangat marak konsesi tambang ilegal terjadi. Dan tidak sedikit tambang ilegal tersebut berselancar sepanjang sejarah.
“Kaltim ini sangat banyak pertambangannya, tapi yang ilegal juga tidak sedikit. Kalau kita mengutip pernyataan Jatam pada tahun 2023, ada 161 titik tambang ilegal yang beredar di Kaltim. Tetapi, itukan yang kita diketahui,
“Saya sangat yakin bahwa ada titik lain yang tidak di ketahui dan bukan bagian dari 161 titik tersebut, artinya tambang ilegal inikan marak, tapi lucunya kenapa permasalahan yang cukup lama ini tidak bisa dibersihkan secara tuntas,” tanya Sainuddin.
Sainuddin sangat berharap, KPK dalam hal ini harus turun tangan. Mengingat, polemik ini dianggap tak terselesaikan. Akibatnya, backingan kuat dari sejumlah elit yang ada dipusat ataupun di daerah pun kian merajarela.
“Saya tantang KPK hari ini, untuk turun ke Kaltim dan melakukan investivigasi agar melaksanakan pemberantasan kasus korupsi yang ada di pertambangan. karena sejauh ini saya berkeyakinan bahwa tambang ilegal ini merajalela karena ada kelompok elit berada dibelakangnya.”
“Dan tak sekedar itu, oknum-oknum yang terlibat dalam memperlancar kejahatan tersebut harus di beri hukuman yang jera, supaya para elit kita dapat bertobat ekologi, dan kejahatan alam tidak boleh dibiarkan begitu saja. itulah kenapa kemudian warga Kaltim sangat menanti peran KPK dalam polemik ini,” tutupnya.
[SET/RED]
