SELAJUR.COM, SAMARINDA — Program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Gratispoll atau Pendidikan Gratis Penuh, yang digadang-gadang sebagai terobosan, kini justru memicu kegelisahan serius di kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Mulawarman (UNMUL).
Mereka mendesak Evaluasi Total atas manajemen program Gratispoll, menilai tata kelola yang lemah telah menciptakan paradoks. Yakni, meringankan mahasiswa, tapi mencekik operasional kampus.
“Ketika ‘pendidikan gratis’ dielu-elukan dalam masa kampanye, banyak yang percaya babak baru pendidikan Kaltim akan dimulai. Tapi seperti banyak janji politik lainnya, gema ‘Gratispoll’ kini terdengar lebih nyaring di panggung daripada di ruang kuliah,” tegas Raihan, perwakilan dari PMII UNMUL melalui keterangan resmi diterima media ini, Jumat (7/11/2025).
Raihan menyoroti, PTS adalah pihak yang paling terpukul. Berbeda dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mendapat sokongan anggaran dari pusat, PTS sangat bergantung pada kontribusi mahasiswa, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan iuran akademik.
Ketika pencairan dana Gratispoll tersendat—dengan dalih birokrasi yang berbelit, pembatasan kuota, hingga verifikasi data—arus kas kampus swasta terancam macet.
“Kampus swasta menghadapi dilema. Kegiatan perkuliahan harus tetap berjalan, dosen tetap harus dibayar, listrik dan air tetap harus menyala. Namun, uang kuliah mahasiswa tertahan karena menunggu pencairan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Dalam jangka pendek, hal ini bisa mengganggu jadwal kuliah. Dalam jangka panjang, stabilitas pengelolaan kampus swasta terancam. Raihan menyebutkan, yang terjadi saat ini bukan “gratis penuh,” melainkan “semi gratis”, di mana mahasiswa bahkan harus menutupi kekurangan biaya dari kantong pribadi.
Masalah ini semakin kompleks dengan mencuatnya wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim.
DBH adalah sumber utama keuangan daerah yang menopang berbagai program strategis, termasuk Gratispoll.
“Jika pemotongan itu benar terjadi, maka janji Gubernur untuk menambah kuota penerima Gratispoll pada 2026 bisa bertabrakan dengan kemampuan fiskal daerah yang semakin terbatas,” jelas Raihan.
Artinya, risiko penundaan pencairan atau pengurangan besaran bantuan, alih-alih berkurang, justru semakin besar.
PMII UNMUL mengecam keras lemahnya manajemen program ini dan mendesak perbaikan segera.
“Pemerintah daerah perlu meninjau ulang mekanisme pencairan agar tidak membuat kampus swasta kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan yang lebih penting, harus ada komunikasi terbuka kepada mahasiswa: berapa sebenarnya nilai bantuan, bagaimana prosesnya, dan kapan dana akan diterima.
Sebab bagi mahasiswa dan kampus, kepastian jauh lebih berharga daripada janji yang menggantung,” tegasnya.
Program yang seharusnya membebaskan beban mahasiswa, ironisnya, berpotensi menambah beban kampus. PMII UNMUL melihat ini sebagai bukti bahwa niat baik tanpa tata kelola yang matang hanya akan menciptakan masalah baru.
“PMII UNMUL mengecam keras lemahnya manajemen program Gratispoll dan mendesak evaluasi total. Keterlambatan pencairan bukan sekadar soal angka di rekening kampus swasta. Ini soal keberlangsungan perkuliahan, soal listrik yang harus tetap menyala, dosen yang tetap mengajar meski honor belum cair, dan mahasiswa yang tetap datang ke kelas tanpa kepastian. Di sinilah letak ironi dari program yang digadang ‘gratis’, tapi nyatanya menyisakan banyak biaya sosial,” ungkapnya.
“Pendidikan gratis seharusnya membebaskan, bukan menjerat. Jangan jadikan kampus korban politik anggaran!” pungkasnya.
[*/SET/RED]
