Scroll untuk baca artikel
Ultah Selajur[/caption]attachment wp-att-2256">
DPRD Kota Samarinda

Polemik Relokasi Pasar Subuh, DPRD Samarinda Soroti Minimnya Dialog

103
×

Polemik Relokasi Pasar Subuh, DPRD Samarinda Soroti Minimnya Dialog

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda.(Syahrul Mubarok/SELAJUR)

SELAJUR.COM, SAMARINDA – Rencana relokasi pedagang Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda.

Ia mengungkap, telah menerima banyak keluhan dari warga dan pedagang yang merasa komunikasi terkait pemindahan lokasi berjualan sangat minim.

Menurut laporan yang diterima Vananzda, relokasi yang dikehendaki pemerintah terjadi tanpa musyawarah langsung dengan pihak yang terdampak.

“Mereka minta solusi, saya arahkan untuk bersurat ke DPRD karena ini menyangkut pasar, maka masuk ke Komisi II,” jelas Vananzda pada Kamis (8/5/2025) lalu.

Informasi yang beredar menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas terkait berencana turun ke lapangan pada 9 Mei untuk menertibkan pedagang.

Vananzda mendesak Komisi II segera menggelar rapat sebelum penertiban dilakukan, sambil menunggu klarifikasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) dan dinas terkait.

Vananzda sempat turun langsung ke lokasi pada Kamis pagi (8/5/2025) dan berdialog dengan para pedagang.

Ia menemukan, sebagian besar pedagang yang telah berjualan puluhan tahun, bahkan lintas generasi, merasa belum pernah diajak bicara secara langsung oleh pihak terkait, termasuk pemilik lahan.

“Pedagang merasa belum pernah diajak bicara dari hati ke hati. Mereka hanya berdagang dari jam 4 sampai 9 pagi. Usaha mereka bukan untuk kaya, hanya untuk memenuhi kebutuhan harian,” ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, lokasi alternatif di Pasar Beluluq Lingau, Jalan PM Noor, dianggap terlalu jauh dan kurang strategis.

Ini menjadi salah satu alasan penolakan. Pedagang khawatir kehilangan pembeli setia dari kawasan Pasar Pagi, Karang Mumus, dan Pelabuhan Samarinda Kota.

Vananzda berharap Pemkot tidak buru-buru melakukan penertiban. Ia menekankan pentingnya dialog dan musyawarah demi kenyamanan warga.

BACA JUGA:  Peduli Penyelenggaraan Pendidikan di Samarinda, Damayanti Gelar Sosraperda

“Kalau bisa dilakukan musyawarah langsung. Jangan ada intimidasi, agar warga merasa nyaman,” pungkasnya.

 

[ADV/RUL/SET]

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!