SELAJUR.COM, SAMARINDA – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Mohammad Sukri, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2024.
Keberhasilan Polri, menurut Sukri, terlihat jelas dari kesuksesan pengamanan agenda besar nasional, yakni Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November 2024.
“Seluruh rangkaian pemilu dan pilkada sepanjang 2024 berjalan lancar dan kondusif. Ini menjadi bukti nyata, sukses kinerja jajaran Polri sepanjang 2024,” ujar Sukri kepada wartawan MSI Group, Kamis (2/1/2025), di Kantor JMSI Kaltim Jalan Rapak Indah, Samarinda.
Sebagai mantan wartawan kriminal, Sukri mengungkapkan bahwa perubahan besar di tubuh Polri telah mendukung pelaksanaan agenda nasional, terutama di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga berjalan aman dan terkendali.
“Alhamdulilah, agenda nasional pemilu presiden dan legislatif, serta pilkada berjalan aman dan lancar,” sambungnya.
Namun, Sukri tidak menutup mata terhadap adanya tudingan miring tentang netralitas Polri. Menurutnya, tuduhan semacam ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
“Dengan tudingan yang dilemparkan oleh oknum, membuat kepercayaan pada Polri bisa saja menurun selama 2024. Tapi memasuki tahun 2025, ada kesempatan memperbaiki citra positif dengan presisinya,” ucap Sukri, yang juga mantan wasit nasional PSSI.
Ia optimistis di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polri bersama institusi penegak hukum lainnya dapat mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami melihat dunia kehakiman sedang tidak baik, terutama para hakim yang bekerja di lingkungan kekuasaan kehakiman dan penegak hukum di tanah air sedang mengalami masalah serius. Maka untuk memperbaikinya, harus dimulai dari kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.
Sukri juga menyebut adanya komitmen kuat dari Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan profesionalisme.
“Saya melihat ada komitmen dari Kapolri dan juga kejaksaan untuk tampil lebih baik merebut kepercayaan publik,” imbuhnya.
Di sisi lain, Sukri mengutip laporan akhir tahun Komisi III DPR RI yang menyatakan Polri sebagai lembaga penegak hukum paling responsif.
“DPR menilai kepolisian merupakan lembaga yang paling responsif dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya yang bermitra dengan Komisi III DPR RI,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dalam pernyataannya belum lama ini.
Habiburokhman menambahkan, Polri dinilai cepat merespons aduan masyarakat, terutama yang terkait profesionalisme aparat, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang.
“Laporan yang disampaikan umumnya menyangkut masalah profesionalisme aparat penegak hukum, pelayanan publik, hingga penyalahgunaan wewenang,” tutupnya.
