SELAJUR.COM, PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur, yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2025. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja jajaran MUI Kaltim ke Kantor Bupati PPU pada Senin (19/5/2025), yang disambut langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor.
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Rakorda dan berharap kegiatan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemahaman dan praktik penyembelihan hewan yang sesuai standar halal.
“Kami Insya Allah dari Kabupaten PPU menyambut baik rakorda Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat yang akan dilaksanakan bulan Oktober. Mudah-mudahan rakor ini bisa menjadi seperti yang kita harapkan,” ungkap Mudyat.
Ia juga menekankan pentingnya menyentuh aspek edukasi langsung ke masyarakat tentang kehalalan produk konsumsi.
“Kita berharap kegiatan ini betul-betul menyentuh pemahaman masyarakat. Apalagi menyangkut kebutuhan pokok seperti daging, sudah semestinya memenuhi standar halal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kaltim Muhammad Rasyid menyoroti kiprah MUI PPU dalam mendukung sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Sejak 2022, lebih dari 700 UMKM di wilayah ini telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal.
“Tim halal MUI PPU bahkan mendapat predikat terbaik dari Universitas Mulawarman sebagai pendamping halal,” jelas Rasyid.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa MUI PPU tengah berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk merancang Perda tentang Implementasi Halal, sebagai wujud komitmen jangka panjang terhadap ekonomi syariah.
Rakorda mendatang akan mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Umat melalui Sinergi dan Inovasi Berbasis Syariah”. Tema ini, kata Rasyid, menekankan pentingnya kolaborasi antara MUI, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan sektor perbankan syariah dalam memperkuat perekonomian umat.
“Kami ingin membangun sinergi yang konkret agar ekonomi umat benar-benar terangkat melalui sistem yang sesuai prinsip syariah,” pungkasnya.
[ADV/DISKOMINFOPPU/LNX]
