SELAJUR.COM, PPU – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Senin (3/2/2025), ramai disambangi ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK, yang dinilai tidak adil dan merugikan.
Para demonstran menyerukan beberapa tuntutan penting. Mereka meminta agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu seperti yang diterapkan saat ini. Selain itu, mereka mendesak optimalisasi anggaran daerah agar kuota pengangkatan PPPK tidak terhambat oleh keterbatasan pendanaan.
Sebagian besar pengunjuk rasa adalah tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di berbagai instansi pemerintah. Mereka menyampaikan kekecewaan atas hasil seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan kontribusi nyata mereka selama ini.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, DPRD PPU langsung mengambil langkah konkret dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari berikutnya.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyatakan komitmennya untuk membahas tuntutan honorer secara serius.
“Kita akan segera mengadakan rapat lagi besok dalam rangka meneruskan laporannya ke pemerintah pusat,” ungkap Raup.
Wakil Ketua II, Andi Muhammad Yusuf, juga mengakui bahwa tuntutan para honorer untuk diangkat sebagai ASN PPPK penuh waktu adalah hal yang wajar dan layak dipertimbangkan.
“Lembaga DPRD akan membackup semua kepentingan kita dan berharap apa yang diharapkan oleh saudara-saudara THL ini dapat terakomodir,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Ainie, menjelaskan bahwa para honorer memiliki hak yang sama dengan pegawai lainnya dalam mendapatkan kesempatan yang adil.
“Para honorer ingin diangkat sebagai PPPK full time tanpa ada istilah paruh waktu. Ini adalah salah satu poin utama yang disampaikan dalam aksi hari ini,” kata Ainie saat diwawancarai.
Namun, Ainie juga mengakui bahwa pembatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mewujudkan tuntutan tersebut. Ia menekankan bahwa belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD, sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski demikian, ia berjanji akan mengusulkan solusi yang lebih baik untuk para honorer.
“Kami sadar bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Oleh karena itu, kami akan mencoba mencari cara agar tuntutan mereka dapat dipenuhi tanpa melanggar regulasi,” tambahnya.
Ketua Forum Honorer PPU, Rizal, mewakili para honorer, menyatakan optimisme bahwa RDP tersebut akan menghasilkan keputusan yang memihak kepada para honorer. Namun, ia juga menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hanya di meja pertemuan.
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami hingga mendapatkan keadilan serta akan terus mengawal sampai ada kejelasan,” tegasnya.
Dengan semangat solidaritas dan tekad yang kuat, para honorer berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.
[LNX]
