SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan, reformasi birokrasi bukan hanya persoalan aturan dan efisiensi, tetapi juga tentang semangat kolaborasi dan kebersamaan antarwilayah.
Pesan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Organisasi se-Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Samarinda, di mana Kutim berperan aktif membawa perspektif daerah dan semangat sinergi lintas kabupaten.
Kepala Bagian Organisasi Setkab Kutim, Erwin, mengatakan, forum tersebut tidak boleh dipandang sekadar agenda tahunan, melainkan momentum membangun konektivitas gagasan antara pemerintah kabupaten/kota di Kaltim.
“Rakor ini bukan cuma soal administrasi atau laporan reformasi birokrasi, tapi soal bagaimana kita saling menguatkan. Pemerintahan yang baik tidak berdiri sendiri ia tumbuh dari kerja sama yang tulus,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari efisiensi belanja pegawai, optimalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Namun di balik diskusi teknis, Erwin menekankan pentingnya membangun rasa saling percaya dan saling belajar antar daerah.
“Setiap kabupaten punya masalah dan kekuatan masing-masing. Di forum seperti ini, kita belajar dari satu sama lain. Reformasi birokrasi tidak bisa berjalan dalam ruang hampa, ia butuh kolaborasi nyata,” tegasnya.
Erwin juga menyoroti, banyak kebijakan pusat sering kali membutuhkan adaptasi di lapangan. Karena itu, Rakor menjadi wadah penting bagi daerah untuk menyampaikan suara dan konteks lokal agar kebijakan nasional lebih relevan dan membumi.
“Kita membawa aspirasi dari daerah, bukan untuk mengeluh, tapi untuk mencari titik temu. Reformasi yang realistis lahir dari dialog, bukan dari dokumen semata,” katanya.
Dirinya menyebut sinergi antardaerah di Kalimantan Timur adalah kunci mempercepat pemerataan pelayanan publik. Dengan saling berbagi pengalaman dan inovasi, setiap pemerintah daerah dapat tumbuh bersama tanpa meninggalkan wilayah lain.
“Tidak ada kemajuan yang sejati kalau hanya satu daerah yang berjalan. Kita ingin Kaltim maju bersama dari Bontang sampai Kutim, dari kota sampai pedalaman,” ujarnya.
Rakor tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB sebagai masukan kolektif dari pemerintah daerah se-Kalimantan Timur.
“Kolaborasi adalah roh reformasi birokrasi. Karena pada akhirnya, birokrasi bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling peduli dan mau berjalan bersama,” tutup Erwin.
(adv/diskominfokutim/rs)
