SELAJUR.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sapto Setyo Pramono mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) secara merata di tiap Kabupaten/Kota.
Hal ini dilakukan, agar proses pendampingan hukum bagi warga kurang mampu. Dapat dirasakan hingga di pelosok daerah berjulukan benua etam itu.
“Saya mendorong agar Pemprov Kaltim dapat membentuk LBH di tiap kabupaten/kota secara merata,” ungkap Sapto saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No 5 Tahun 2019 tentang lembaga bantuan hukum, di Yens Delight Café & Resto, Jalan Ir H Juanda No 6, Air Hitam, Senin (22/4/2024) sore.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebut, terbentuknya Perda No 5 Tahun 2019 tentang lembaga bantuan hukum ini, sebagai wujud kepedulian Pemprov Kaltim terhadap masyarakat setempat. Terkhusus, warga kurang mampu. Dari belenggu persoalan sosial di lingkungan sekitarnya.
“Pemerintah Kaltim harus jemput bola. Jadi perda ini dibuat, harus seimbang dengan jumlah LBH di Kaltim,” keluh legislator Karang Paci asal Dapil Samarinda ini.
Kendati demikian, Sapto juga menyoroti agar Pemprov Kaltim dapat memberikan pelatihan dan verifikasi kepada LBH yang baru terbentuk. Hal ini kata dia, agar LBH dapat terintegrasi secara legal.
“Yang saya katakan tadi, bahwa pemerintah kabupaten/kota harus jemput bola. Jadi, para Lawyers dapat di data, biar bisa dimunculkan (Advokat) itu” urainya.
Sementara itu, Perwakilan peserta Sosperda asal Kelurahan Sidodadi, Imanuddin mengapresiasi kegiatan tersebut yang dilaksanakan. Dirinya mengatakan, pentingnya sosialisasi 4 konsesus ini. Ia mengatakan banyak masyarakat, yang masih memahami secara mendalam 4 pilar penopang dasar negara Indonesia.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, ini sangat- sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Serta kami berharap, kehadiran bapak Sapto sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat terus memperjuangkan bantuan hukum di daerah kami,” tandasnya.
[SET/RED]
