SELAJUR.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadikan program sekolah filial sebagai terobosan utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman.
Bukan sekadar membangun sekolah baru, inisiatif ini mencerminkan transformasi kebijakan daerah yang menempatkan pemerataan pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi jarak maupun keterbatasan infrastruktur. “Kita bentuk sekolah filial agar anak-anak di perkampungan jauh tetap bisa belajar tanpa harus menempuh jarak jauh,” ujarnya.
Menurutnya, sistem filial bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi inklusif yang memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok. Dengan model satuan pendidikan di bawah sekolah induk, anak-anak di wilayah terpencil kini dapat memperoleh kualitas pembelajaran yang sama seperti di kota.
Tiga aspek menjadi dasar pembentukan sekolah filial, yakni ketersediaan lahan, jumlah siswa minimal 60 orang, dan kebutuhan nyata di lapangan. Jika dalam perkembangannya memenuhi standar tertentu, sekolah filial dapat ditingkatkan menjadi sekolah negeri penuh.
“Selain memperluas akses pendidikan, sekolah filial juga menjadi wadah pemerataan tenaga pendidik. Guru-guru dari sekolah induk dijadwalkan bergilir agar mutu belajar tetap seimbang,” jelas Mulyono.
Kebijakan ini menjadi representasi nyata dari pendidikan berkeadilan sosial di daerah. Di beberapa wilayah, masyarakat turut berpartisipasi aktif dengan menyediakan lahan dan dukungan moral, menandakan adanya kesadaran bersama akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan.
“Pembangunan sekolah tidak akan pernah berhenti. Ini tentang memastikan semua anak punya hak yang sama untuk belajar,” tegas Mulyono.
Dengan sistem ini, Kutai Timur perlahan menunjukkan, pemerataan pendidikan bukan utopia, melainkan hasil dari kebijakan yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh generasi.
(adv/diskominfokutim/rs)
