SELAJUR.COM, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menekankan urgensi pembahasan efisiensi anggaran secara komprehensif dan bersama-sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyusul pernyataan Wali Kota terkait potensi penghematan anggaran yang mencapai kurang lebih Rp 75 miliar.
Menindaklanjuti informasi tersebut, DPRD Samarinda melalui Ketua Helmi Abdullah menyampaikan dua poin krusial.
Pertama, pihaknya meminta agar pembahasan efisiensi anggaran melibatkan DPRD secara aktif, dengan Komisi II sebagai leading sektor yang membidangi keuangan dan anggaran.
Kedua, mengingat data dan mekanisme efisiensi berada di tangan pemerintah, DPRD ingin memahami secara detail pola dan sistem efisiensi yang akan diterapkan di 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPRD Kota Samarinda.
“Karena ini menyangkut anggaran, kami dari DPRD merasa penting untuk membahasnya bersama-sama sejak awal. Komisi II akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pembahasan ini,” ujar Helmi pada Rabu (13/3/2025).
“Selain itu, kami juga perlu memahami bagaimana Pemkot akan melakukan efisiensi di seluruh OPD, mengingat jumlahnya cukup banyak,” tambahnya.
Helmi juga meluruskan informasi terkait adanya pemotongan anggaran di tingkat OPD.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada satupun OPD yang secara resmi mengalami pemangkasan anggaran.
Menurutnya, pembahasan lebih mendalam antara Komisi II DPRD Samarinda dan pihak Pemkot akan segera dilakukan untuk mengklarifikasi dan merumuskan langkah-langkah efisiensi yang tepat.
“Sampai saat ini, belum ada OPD yang anggarannya dipotong. Kami berharap dalam waktu dekat, Komisi II dapat duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas detail rencana efisiensi ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan bahwa pembahasan efisiensi anggaran memang telah mulai dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Namun, ia menyayangkan bahwa hingga saat ini, Pemkot belum menunjukkan kesediaan untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama dengan Komisi II, yang dianggap memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan anggaran.
“Di Banggar, pembahasan awal sudah ada. Namun, kami menekankan pentingnya keterlibatan Komisi II sejak perencanaan efisiensi di tingkat Pemkot. Sampai saat ini, permintaan kami untuk pembahasan bersama Komisi II belum direspon positif,” tutup Helmi.
[ADV/RED/SET]
