Scroll untuk baca artikel
DPRD Kota Samarinda

Terapkan Sistem Zonasi, Puji Minta Lebih Fleksibel

30
×

Terapkan Sistem Zonasi, Puji Minta Lebih Fleksibel

Sebarkan artikel ini
Ket. : Ketua Komisi IV DPRD kota Samarinda, Sri Puji Astuti (Ali/selajur)

SELAJUR. COM, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan terkait kefektivitasan sistem pendidikan zonasi di kota Samarinda.

Puji juga menjelaskan, adanya ketidak meratanya sebaran SMP negeri di kota Samarinda menjadi salah satu kendala. Ketika di dalam wilayah tertentu tidak memiliki SMP negeri atau tidak masuk dalam kawasan zonasi. Dinilainya akan membebani anak-anak yang ingin berpendidikan di sekolah negeri.

“sekolah negeri kita ini tidak merata, seperti wilayah Kelurahan jawa, tidak ada SMP negeri. Kasian anak-anak yang mau sekolah di sekolah negeri dan Pemkot harus melihat hal ini,” ujarnya. Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut, jika sistem zonasi masih belum maksimal diterapkan di Samarinda. “Kami meminta Disdikbud agar sistem zonasi lebih fleksibel, kalau memang bisa,” lanjutnya Puji.

Politisi asal Fraksi demokrat tersebut juga mengungkapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda harus lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi. Sehingga, anak-anak tertentu dapat diakomodir agar bisa masuk ke sekolah negeri, selain melalui jalur prestasi, sebab, pemerataan pendidikan tetap harus ada di Samarinda.

“Harus ada pemetaan dalam satu wilayah penduduknya berapa, jumlah TK, SD, SMP, dan SMA yang diperlukan berapa. Harus didesain agar semua merata. Jangan sampai tiap tahun itu saja permasalahannya. Belum lagi masalah buku, sumbangan, dan lain- lain,” ungkapnya.

Kemudiam, Puji juga mengakui jika sistem zonasi merupakan kebijakan dari pusat.

Kendati demikian, sebagai instansi pengampu Disdikbud tetap harus memastikan anak- anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Sehingga, tidak terbebankan di sekolah swasta.

“Misal, kuota zonasi tentang prestasi dan lainnya, kita tindak lanjuti saja. Harus ada kebijaksanaan dari dinas pendidikan. Afirmasinya di perbesar, karena yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa pro terhadap masyarakat. Yang penting anak-anak bisa belajar di sekolah negeri agar tidak berbayar,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Mari Serbu! Pemkab Kukar Gelar Gerakan Pangan Murah di Taman Ex-Tanjung Tenggarong

[ADV/SET/RED]

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!