SELAJUR.COM, Samarinda – Rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, secara tegas menolak kebijakan tersebut, mengingat anggaran yang tersedia saat ini saja masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan di Kota Tepian.
Pemangkasan ini berdampak pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus merelakan pengurangan anggaran sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari total Rp 6,39 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalami pengurangan anggaran hingga Rp 81,38 triliun dari total Rp 110,95 triliun, atau setara 73,34 persen. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman harus memangkas Rp 3,66 triliun dari anggaran Rp 5,27 triliun atau sekitar 69,4 persen.
Samri Shaputra menilai kebijakan ini akan semakin memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama di Samarinda. Ia menegaskan bahwa anggaran yang tersedia saat ini saja masih belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan.
“Kalau melihat kondisi sekarang, anggaran yang kita punya saja sudah kurang. Apalagi kalau nanti dipotong,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada program pembangunan di Samarinda. Padahal, APBD murni tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,1 triliun.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami menolak. Efisiensi ini akan berpengaruh terhadap pembangunan yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Samri pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini, terutama terkait dampaknya terhadap daerah. Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemangkasan anggaran justru dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat.
[SET/ALI]
