SELAJUR.COM, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah mempertimbangkan skema baru dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg agar lebih merata dan tepat sasaran.
Salah satu usulan yang mengemuka adalah menjadikan Rukun Tetangga (RT) sebagai sub-pangkalan untuk menyalurkan gas bersubsidi langsung kepada warga yang berhak.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa mekanisme ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih terkontrol dan menghindari kelangkaan yang sering terjadi di lapangan.
Dengan skema ini, LPG dari pangkalan akan langsung disalurkan ke RT, yang kemudian mendistribusikannya kepada warga yang memiliki Kartu Tepat Sasaran (KTS).
“Kalau RT bisa dijadikan sub-pangkalan, maka distribusi akan lebih terarah. Gas dari pangkalan langsung ke RT, dan RT yang menyalurkan kepada warga yang benar-benar berhak berdasarkan KTS,” ujar Rusdi, Kamis (6/2/2025).
Ia menilai bahwa sistem ini tidak hanya akan membuat pendistribusian lebih mudah, tetapi juga bisa mengatasi masalah kelangkaan LPG 3 kg yang kerap terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa regulasi perlu diperkuat, terutama terkait kontrak antara RT dan pihak terkait seperti Pertamina.
“Kita butuh aturan yang jelas, termasuk bagaimana kontrak antara Pertamina dan RT dalam skema distribusi ini,” tambahnya.
Rusdi juga menyinggung kebijakan pemerintah sebelumnya yang sempat melarang pengecer menjual LPG 3 kg, namun akhirnya dicabut setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Alhamdulillah, Presiden melihat situasi di masyarakat dan mencabut aturan tersebut, sehingga pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg,” jelasnya.
Dengan kebijakan baru ini, ia berharap pasokan LPG 3 kg tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, di mana permintaan biasanya meningkat.
“Kami berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi,” pungkasnya.
[SET/ALI]
