SELAJUR.COM, KUTIM – Dalam upaya memperjuangkan hak-hak warga di sektor pertanian dan perkebunan, Anggota DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menegaskan komitmennya untuk memastikan lahan masyarakat mendapat perlindungan hukum yang jelas. Niat ini mendorongnya untuk bergabung dengan Komisi B DPRD Kutim, yang memiliki tugas di bidang ekonomi, termasuk sektor pertanian dan perkebunan.
“Kepastian hukum untuk lahan adalah aspirasi utama masyarakat di dapil saya. Mereka berharap bisa mengelola tanah dengan tenang, tanpa ancaman dari pihak luar,” ujar Yusri, pada Rabu (6/11/2024)
Menurutnya, legalitas lahan menjadi isu krusial karena warga tanpa kepemilikan dokumen sah kerap mengalami konflik, terutama dengan perusahaan tambang yang menawarkan kompensasi untuk mengambil alih lahan.
“Dengan regulasi yang mengatur kepemilikan lahan, warga bisa mempertahankan hak mereka. Tanpa itu, banyak dari mereka yang akhirnya harus menerima tawaran perusahaan karena merasa tidak punya pilihan,” lanjutnya.
Yusri menambahkan bahwa peraturan daerah (perda) untuk legalitas lahan akan memberikan perlindungan lebih kuat bagi warga dari tawaran luar yang kerap menggoda.
“Jika ada dasar hukum yang kuat, warga akan lebih percaya diri untuk mempertahankan tanah mereka. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perkebunan,” jelasnya.
Dengan posisi di Komisi B, Yusri berharap bisa mendorong langkah-langkah konkret yang fokus pada kepentingan petani dan pekebun. Menurutnya, penguatan sektor ini sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang warga di Kutai Timur.
“Dukungan ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga keberlanjutan hidup masyarakat yang sudah lama mengandalkan tanah mereka. Saya akan mengawal kepentingan ini dengan penuh perhatian,” tutupnya.
[ADV/MII/SET]
